0
0
Kompasnasional l Ketegangan di Myanmar bermula dari Pemilu November 2020, pemilu demokratis kedua sejak negara itu keluar dari pemerintahan militer pada 2011.
Pihak militer menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, sehingga perolehan suara partai NLD jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang.
Sebelumnya pekan lalu, seorang juru bicara militer mengatakan, tak akan menutup kemungkinan adanya kudeta jika tuduhan itu tidak diselidiki dengan baik.
Pada Senin (1/2/2021), mereka kemudian bergerak untuk menindaklanjuti klaim itu dan menegaskan kembali otoritasnya dengan penangkapan sejumlah pemimpin partai politik karena dianggap gagal mengambil tindakan.
Komisi pemilihan Myanmar sebelumnya telah menolak tuduhan manipulasi pemilih.
Mereka menyebut, kesalahan seperti nama yang digandakan pada daftar pemilih, tak cukup untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.
Pada 2008, pihak yang berkuasa merancang sebuah konstitusi dengan mengalokasikan 25 persen kursi legislatif untuk militer.
Militer juga memiliki wewenang untuk mengontrol kementerian utama, seperti pertahanan dan urusan dalam negeri, serta hak veto pada masalah-masalah konstitusional.
Kudeta yang dilakukan secara tiba-tiba ini pun mengejutkan beberapa pengamat, dan menunjukkan bahwa militer telah memegang kekuasaan secara signifikan.
Pada 2008, pihak yang berkuasa merancang sebuah konstitusi dengan mengalokasikan 25 persen kursi legislatif untuk militer.
Militer juga memiliki wewenang untuk mengontrol kementerian utama, seperti pertahanan dan urusan dalam negeri, serta hak veto pada masalah-masalah konstitusional.
Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengatakan, kudeta merupakan sebuah misteri nyata.
“Mereka menulis konstitusi yang baru saja mereka gulingkan. Itu memberi mereka kekuatan yang sangat besar, kekuatan ekonomi, kekuatan politik,” kata dia.
“Jadi bagaimana dan mengapa mereka membatalkan konstitusi mereka sendiri, itu sungguh luar biasa,” tambahnya.
Pandemi virus corona
Menurut dia, tindakan kudeta tersebut sangat merusak dan terjadi pada saat banyak warga Myanmar berada dalam kesulitan ekstrem akibat virus corona.
“Orang-orang Myanmar telah melalui begitu banyak hal. Mereka telah hidup melalui puluhan tahun pemerintahan militer yang brutal. Mereka sedang melalui pandemi,” jelas dia.
“Perekonomian berada dalam kondisi yang sulit bagi banyak orang. Sangat tidak adil bagi mereka untuk harus melewatinya sekarang,” lanjutnya.
(K/Red)
