0
0
Kompasnasional l Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma mewanti-wanti agar penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tidak menggunakan uangnya untuk membeli rokok. Jika masih nekat, maka pemerintah akan mengevaluasi orang tersebut sebagai penerima manfaat bansos.
“Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, maka kami akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi, jangan sampai penerima bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok,” ujar Risma saat jumpa pers secara virtual di Kantor Presiden, Selasa (29/12/2020).
Risma menegaskan, larangan membeli rokok memakai uang bansos merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah, kata Risma, akan menyiapkan tools atau alat yang bisa memonitor penggunaan uang bansos oleh masyarakat.
“Kami akan pantau karena Insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan digunakan, dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” jelas Risma.
Lebih lanjut, Risma menuturkan, pemerintah akan mulai menyalurkan berbagai bantuan sosial baik reguler maupun nonreguler kepada masyarakat pada awal Januari 2021. Misalnya saja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan disalurkan ke 18,8 juta penerima dengan besaran Rp200 ribu perbulannya.
“Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember (2021),” imbuhnya.
Kemudian untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) jumlah penerimanya sebanyak 10 juta di Indonesia, termasuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek. Penyalur bantuan jenis ini yakni PT Pos. Bansos ini akan disalurkan selama empat bulan, mulai Januari hingga April 2021.
“Jadi tidak utuh selama satu tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan,” ucap Risma.
Kemudian untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) jumlah penerimanya sebanyak 10 juta di Indonesia, termasuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek. Penyalur bantuan jenis ini yakni PT Pos. Bansos ini akan disalurkan selama empat bulan, mulai Januari hingga April 2021.
“Jadi tidak utuh selama satu tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan,” ucap Risma.
Risma menambahkan, untuk jenis bantuan reguler Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan ke 10 juta penerima manfaat di 2021. Penyalur bantuan ini adalah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bantuan ini akan diberikan tiap tiga bulan sekali, dimulai pada Januari 2021.
“Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan, selama setiap tiga bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli dan tahap keempat bulan Oktober,” tutup dia. Bu (OZ/Red)
