0
0
kompasnasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa tahanan untuk 30 hari ke depan terhadap dua tersangka kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kedua tersangka tersebut yaitu Auditor BPK Ali Sadli (ALS) dan pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri (RGS).
“Dalam kasus indikasi suap terkait audit BPK thd lap keu kemendes pdtt thd tsk RGS dan ALS dilakukan perpanjangan penahanan untuk 30 hari ke depan dari 25 Agustus 2017 hingga 23 September 2017,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8).
Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Setelah diperiksa selama 1×24 jam, KPK menaikkan kasus ini ke penyidikan.
Dalam OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya dua orang dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dua orang pejabat BPK.
“KPK menetapkan 4 tersangka, Sgt Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Jdt pejabat eselon tiga di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konpres di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).
KPK juga menetapkan RS yang merupakan eselon satu di BPK sebagai tersangka. Selanjutnya Als salah seorang auditor di BPK juga ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Laode, setelah dilakukan pemeriksaan, Sgt dan Jdt dianggap sebagai pemberi suap agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan opini WTP dari BPK. Selaku pemberi suap, Sgt dan Jdt disangka pasal 5 ayat 1 huruf a dan b kemudian pasal 13 UU Nomor 31 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan penerima suap, RS dan Als yang merupakan pejabat BPK disangka melanggar pasal 12 huruf a dan b, pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (mdk|dwk)
