0
0
Simalungun – Kompasnasional.com
Sesuai rencana, Jumat (29/7) hari ini, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) akan melakukan kunjungan ke Parapat, Simalungun. Dijadwalkan, wapres akan berada di Parapat selama dua hari.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Simalungun, Akmal Harif Siregar SKom MSi, Rabu (27/7) membenarkan hal itu.
“Panitia kedatangan Pak Wakil Presiden dipimpin Pangdam. Sampai saat ini, belum diketahui pasti apa saja agenda wapres. Kami masih menunggu informasi lanjutan dari Pangdam,” jelas Akmal.
Meski demikian, Dia mengatakan bahwa saat ini Pemkab Simalungun telah mempersiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan.
“Yang jelas, kita sudah ready, persiapan hotel dan fasilitas sudah dipersiapkan. Besok (hari ini, red) akan ada rapat persiapan lagi,” ungkapnya dari seberang telepon seluler.
Hal senada diungkapkan Kasubbag Humas Polres Simalungun AKP Jarait Sinaga. Ia mengaku belum mengetahui agenda wakil presiden nantinya selama berada di Parapat. Namun, untuk pengamanan wapres, Polres Simalungun akan melakukan apel gelar pasukan pada kamis (hari ini, red) di Parapat.
“Panitia langsung dipimpin Pangdam. Untuk ring satu, akan diisi oleh Paspamwapres. Kepolisian berada di ring dua,” jelasnya.
Informasi dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, Wapres Jusuf Kalla beserta rombongan disebut-sebut menumpang pesawat kepresidenan BBJ-2/A-001. Direncanakan, wapres akan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) 2016 di Lapangan Pagoda, Parapat.
Selanjutnya wapres akan ke Kabupaten Tapanuli Utara untuk menghadiri kegiatan atraksi pesawat tempur, terjun payung dan penanaman 7.700 pohon di Huta Ginjang, Kecamatan Silangit. Selanjutnya JK menghadiri pesta Punguan Marga Simbolon dohot Boruna.
Ketua Umum Pengurus Pusat PSBI, Effendi MS Simbolon usai bertemu dengan JK menjelaskan, MMAB akan dihadiri oleh warga Batak dari seluruh puak (golongan), yakni Puak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Tapsel dan Angkola, yang diperkirakan jumlahnya kurang lebih 5.000 orang. Jumlah Simbolon sendiri terdiri dari 50.000 kepala keluarga yang berasal dari Samosir. Sementara yang berdomisili di Jakarta berkisar 25.000 jiwa.
Diharapkan Wapres dapat memberikan penjelasan kepada para peserta MMAB, bagaimana sikap pemerintah dan negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b ayat 2, bahwa negara menghormati hak-hak adat, sepanjang yang masih hidup. Namun, dalam implementasinya, antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku sering over lapping. Misalnya masalah perkawinan, pertanahan, hingga hak ulayat.
“Kami ingin mendengar arahan dari Bapak Wapres. Agar kami bisa sharing dengan sesama. Demikian juga dengan marga-marga lainnya,” ujar Effendi.
Menanggapai apa yang disampaikan Efendi Simbolon, wapres menyatakan bahwa lambang negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
“Sekarang baru terasa bahwa model Indonesia-lah yang bisa menjadi role model untuk suatu negara, kerena ia bersatu. Seperti yang sering ditanyakan orang Eropa, bagaimana Indonesia bisa harmonis, plural dan bisa dijaga,” ungkap Wapres.
Terkait dengan adat, Wapres menegaskan, bahwa hal itu diakui negara, namun pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah.
“Memang lebih banyak pada urusan pertanahan untuk hukum positifnya, karena hak-hak ulayat dan sebagainya. Namun, hak ulayat tidak memberi kepastian dalam hal bisnis. Sebab hak ulayat tidak bisa dijaminkan, sehingga tetap saja dibutuhkan sertifikat,” jelas Wapres.
Sementara terkait perkawinan, wapres mengatakan bahwa negara hanya mencatat dalam catatan sipil, seperti halnya masyarakat yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
“Karena itu sudah masalah personal, mau pakai apa? Adat boleh, agama boleh. Karena negara hanya mencatat, tergantung secara pribadi masing-masing,” pungkas wapres.
Di akhir pertemuan, Effendi menyampaikan bahwa selain membuka MMAB, wapres diharapkan dapat berdialog dengan para peserta yang hadir. Seperti halnya program kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa), dimana masyarakat dapat berinteraksi langsung menyampaikan pendapatnya.
Selain itu Wapres bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono dan, Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi akan melakukan penanaman 7.700 pohon di Huta Ginjang dan penaburan bibit ikan di Danau Toba.(kn-ms-jp)
