0
0
Kompas Nasional l SIMALUNGUN-Wakil Bupati Simalungun, H. Zonny Waldi, S.Sos, MM, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sarimuda Purba, Plt Bappeda Bontor Manullang dan Kepala BPS Marine Sohadi Angkat memimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021, bertempat di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar, Sumut, Selasa 9/11/2021.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menginginkan ke depan, dalam mewujudkan Rakyat Harus Sejahtera, tindak lanjut kegiatan ini harus mendapat dukungan dari semua OPD di jajaran Pemkab. Simalungun.
“Saya bersama Bupati Simalungun, Bapak Radiapoh Hasiholan Sinaga ingin ke depan, dalam mewujudkan rakyat harus sejahtera disambut oleh OPD. Artinya, jika ada orang miskin di nagori harus ada program di nagori itu dan antara OPD harus berkolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan ini,” kata Wakil Bupati.
Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Simalungun, dalam kesempatan itu Wakil Bupati memaparkan berbagai program dalam menanggulangi kemiskinan.
“Bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin seperti ternak misalnya, pengembangan industri kecil maupun bantuan lainnya harus kita dampingi hingga pemasaran hasilnya dan juga kita lakukan evaluasi, untuk mengetahui perkembangan program kegiatan yang kita laksanakan,”ujar Wabup.
Selanjutnya Wakil Bupati meminta kepada instansi terkait untuk melakukan pendataan kembali penduduk miskin dengan melibatkan stakeholder yang ada di nagori sehingga bisa didapatkan data yang benar untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Datalah dengan jujur dan benar, by name by address, sehingga keadilan tercipta di tengah-tengah masyarakat,” ucap Wabup sembari mengajak peserta rapat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Simalungun.
Sebelumnya, Plt. Kepala Bappeda, Bontor Manullang mengatakan bahwa tujuan rapat untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, Bontor mengatakan rapat itu juga untuk memperkuat sinergitas para stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dan memastikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di setiap OPD terakomodir dan RKA tahun 2022.
Dalam rapat itu diketahui materi yang dibahas adalah peran TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan, gambaran kemiskinan dan rencana penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Simalungun tahun 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Simalungun memaparkan tentang memahami angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, yang dilanjutkan dengan pemaparan dari Bappeda tentang peran TKPKD dalam percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Simalungun, yang disampaikan oleh Kabid Sosial Budaya dan SDM Rismauli Maretha Silalahi.
Toni Tambunan.
