0
0
Kompas Nasional | Pontianak Kalbar – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. H. Ria Norsan., M.M., M.H., menyampaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kalbar tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemebentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Perda) Provinsi Kalbar pada Masa Persidangan II (Kedua) DPRD Provinsi Kalbar di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (11/1/2021).
Dalam rangka menyesuaikan tugas dan fungsi yang didapat dari pendelegasian kewenangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, maka urusan tersebut yang semula ditampung dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dn Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar dihapuskan.
Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan disesuaikan dan dialihkan ke bidang yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan, sehingga nomenklaturnya menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
Wagub Kalbar mengatakan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Memperhatikan hasil monitoring, dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.
Maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.
“Saya berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tetap berada pada koridor ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap H. Ria Norsan.
(Hasnan Sutanto)
