0
0
Keberadaan Medan Safety Driving Centre (MSDC) di Jalan Bilal Medan patut ditinjau ulang. Hal ini menyusul mahalnya biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan monopoli yang dilakukan MSDC.
Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus mengatakan, harga pengurusan sertifikat di MSDC yang mencapai Rp400 ribu – Rp450 ribu, terlalu mahal.
“Seakan-akan itu dimonopoli mereka. Karena mereka satu-satunya di Sumatera Utara,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Medan dengan jajaran Satlantas Polresta Medan, Selasa (30/8).
Pihaknya, kata Roby, sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak MSDC dalam RDP ini. Karena seharusnya klarifikasi bisa langsung dilakukan, sehingga masyarakat secara gamblang mengetahui perlunya lembaga tersebut.
“Jadi pak kasat, wajar saja bila masyarakat menduga seperti itu. Itu sangat beralasan. Kita juga sayangkan pihak MSDC tidak datang hari ini. Bisa saja kita lakukan panggilan kedua,” katanya.
Selain evaluasi, Komisi A juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta upaya investigasi guna mencari kebenaran laporan masyarakat soal kepengurusan SIM ini.
“Kami pikir perlu dievaluasi MSDC ini, sebab dari laporan masyarakat mereka banyak lakukan pelanggaran. Selain itu ada kesan Kalau mau kita uji bukan 1 atau 2 orang saja,” bilangnya.
“Bagaimanapun juga MSDC berfikirnya bisnis. Tentu prinsip bisnis pada umumnya, modal sekecil-kecilnya dengan untung sebesar-besarnya. Jadi perlu koreksi lah soal harga ini. Bila perlu kami nanti sidak,” ujarnya
Ia juga menyarankan ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemko Medan, kenapa tidak menggunakan instansi resmi milik pemerintah saja untuk pengurusan sertifikat SIM tersebut.
Anggota Komisi A Andi Lumban Gaol menganggap, dengan adanya pengurusan sertifikat seperti itu masyarakat seperti dibodohi.
“Sertifikat MSDC perlu ditinjau ulang dan evaluasi. Investigasi juga soal adanya pungutan liar di sana. Kita juga pertanyakan biaya sertifikat Rp400-450 ribu itu untuk apa,” kata Andi.
Monopoli ini menimbulkan kesan dan citra di masyarakat, bahwa polisi bekerjasama dengan MSDC. Andi menilai pembentukan opini publik ini tidak bisa dihempang.
“Bagaimana kasat bisa meminimalisir opini tersebut? Karena orang sering mencari jalan pintas karena ujian di Satlantas sering dipersulit. Kenapa di sana (daerah lain) bisa lulus, di sini (Medan) tidak lulus,” katanya.
Senada, anggota Komisi A lainnya Asmui Lubis, lebih menyoroti harga pembuatan SIM di Medan lebih mahal dari daerah lainnya di Indonesia.
“Saya ketahui harga itu saat pertemuan dengan anggota DPRD se-Indonesia dari PKS. Ternyata harga SIM di sini (Medan) begitu fantastis mahalnya. Ini harus segera dibuat win win solutionnya,” ungkapnya.
Dalam aturan kepengurusan SIM sendiri, jelas Asmui, ada diatur bahwa perseorangan tidak harus melampirkan sertifikat.
“Setahu saya pada Kepmen diatur, untuk SIM baru kategori umum wajib melampirkan sertifikat. Tetapi untuk perseorangan tidak perlu. Masyarakat tentu sangat keberatan mahalnya harga membuat SIM.”
“Kalaupun ini sebuah hal mengharuskan, apalagi ada kajian kalau kecelakaan yang terjadi karena faktor pengendara tidak belajar mengemudi dengan baik, kita harap ada solusi,” pungkasnya.
Menjawab ini, Kasatlantas Polresta Medan Kompol Rizal Maulana mengatakan, sudah ada regulasi mengenai pembuatan SIM harus melalui pelatihan mengemudi, dan dikeluarkan sertifikat dari lembaga yang sudah terakreditasi.
“UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 91 dijelaskan gamblang bagaimana mendapatkan SIM. Pasal 98 wajib mendapat SIM melalui pelatihan mengemudi.”
“Perkap (peraturan kapolri) tahun 2012 jelas diatur apapun tentang SIM, standarisasi kepengurusan sim. Di situ dinyatakan kepolisian diizinkan memakai pihak ketiga. Tapi sampai hari ini Satlantas belum memakai pihak ketiga,” katanya.
Selanjutnya soal tarif, lanjut dia, penerimaan negara bukan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah No.50, di mana semua situasi sekarang terpampang jelas di setiap sudut pengurusan SIM.
“Nah dasar lainnya di Kemenhub 31/1994 tentang pelatihan mengemudi, Permendikbud tentang standar kelulusan khusus sampai standar kelulusan tukang pijat pun ada. Tapi bukan ada lembaga lain.”
“Kondisi di lapangan, UU wajib mengikuti sekolah mengemudi untuk mendapatkan SIM. Kursus supir bukan lembaga mengemudi. Berapa lama izin diterbitkan ada di aturan itu. Tapi bukan ranah saya menjawab itu,” paparnya.
Dia menegaskan, tidak ada kerjasama resmi pihaknya dengan MSDC. “Tidak ada kerjasama khusus. Untuk sertifikat tidak bisa saya sebutkan.”
“Lantas pertanyaannya lembaga pendidikan baru yang ikut sertifikasi baru MSDC, siapakah yang berhak mengeluarkan sertifikat? Adalah orang yang punya sertifikasi.”
“Mendapatkannya bagaimana? Bukan saya lagi yang mendapat. Kalaupun ada lembaga yang punya kualifikasi sama, monggo. Soal tarif bila ada oknum personil saya meminta uang lebih dari warga yang dibantu, saya akan copot,” tegasnya.
Kesempatan itu Rizal juga mengandaikan keberadaan MSDC ini membuat kursinya seperti berduri. “Mungkin orang beranggapan kalau kursi saya ini basah, tapi nyatanya kursi Kasatlantas ini berduri,” katanya dengan mimik wajah tegang.
Menyoal usulan evaluasi MSDC, Rizal menambahkan kalau itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang menerbitkan MSDC. Dia melanjutkan, walau satuannya dicap buruk, tetapi pihaknya selalu berupaya berubah menjadi lebih baik (pjkst|dwk)
