0
0
Jakarta|Staf Khusus Presiden Ev Lenis Kogoya STh MHum berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua yang meminta penerimaan CPNS dilakukan secara offline.
“Kita akan berusaha memperjuangkannya (tes CPNS secara offline),” kata Staf Khusus Presiden Ev Lenis Kogoya STH MHum, Senin (14/05/2019) saat dicegat Awak Media di kantornya di Jakarta.
Diakuinya, pihaknya sudah menerima surat tertulis dari Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP), akan tetapi sebelum surat Pansus diterima oleh Istana, jauh sebelumnya telah dilakukan pertemuan antara pemerintah dengan Bupati/Walikota dan Gubernur di Istana Bogor.
“Sebelumnya memang telah disepakati bahwa penerimaan CPNS diadakan secara offline di Papua, karena pertimbangan berbagai hal. Misalnya, di daerah pegunungan tidak ada Internet, banyaknya batas usia Tenaga Honorer yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan UU dan sejumlah alasan lainnya,” jelasnya.
Disampaikannya, meski telah ada kesepakatan dimaksud, namun pihak Kementerian PAN RB melanjutkan penerimaan CPNS secara online.
“Disitulah persoalannya, sehingga terjadi aksi protes dari masyarakat di berbagai daerah di Papua,” terangnya.
Oleh karenanya, kata Lenis Kogoya, pihaknya akan meminta Kementerian PAN RB untuk menghentikan sementara proses penerimaan CPNS yang sedang berjalan itu.
“Penerimaan CPNS dan Tenaga Honorer sesuai pembicaraan sebelumnya mestinya diselesaikan dahulu, jikalau ada yang perlu dibenahi sebaiknya dibicarakan baik-baik, sehingga tidak terjadi aksi protes dari masyarakat,” pungkasnya.
Dia menilai, upaya Pansus Afirmasi dan DPRP Papua ke Jakarta untuk menyelesaikan kasus ini patut dia apresiasi dan dihormati.
“Saya sangat berterima kasih kepada Majelis Rakyat Papua dan anggota DPRD yang telah membangun komunikasi dengan baik. Langkah seperti ini patut ditiru dan diteladani. Saya harap dapat di pertahankan kedepan,” tandasnya.
Di samping itu, Lenis Kogoya meminta masyarakat Papua agar menghentikan aksi demonstrasi di berbagai daerah menunggu adanya kesepakatan atas masalah ini.
“Saya minta masyarakat harap tenang dan bersama menjaga ketenteraman. Saya akan berusaha menyelesaikan kasus ini. Karena kasus seperti ini juga telah saya selesaikan di Papua Barat. Mohon sabar menunggu,” ujarnya berlalu.
Sebelumnya, MRP dalam Rapat Pleno, Senin (8/4/2019) di ruang rapat MRP di Kotaraja Papua membentuk Lima Pansus antara lain, Pansus Afirmasi, Pansus Ham untuk Nduga, Pansus Banjir Bandang dan Air Naik di Danau Sentani, Pansus Kependudukan atau pendataan Orang Asli Papua (OAP) dan Pansus Pokok-Pokok Pikiran.
Selanjutnya Pansus Afirmasi bertemu Staf Khusus Presiden Ev Lenis Kogoya, STh MHum, Jumat (10/5/2019) di ruang rapat Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 2 Jakarta Pusat.
Tim Pansus Afirmasi menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Tanah Papua. Salah satunya, kesepakatan bersama pemerintah mengenai tes penerimaan CPNS secara offline, bukan online.
“Ini sebagai bentuk keberpihakan MRP kepada Orang Asli Papua (OAP)dan tenaga Honorer K-2 yang sudah lama mengabdi, tetapi belum diangkat jadi CPNS. Kalau pakai sistim online, maka Honorer K-2 ini jadi korban,” keluh Ketua Pansus Edison Tanati (Sukma Panjaitan).
