Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Presiden Joko Widodo mengharapkan kebijakan satu peta tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.(Aprillio Akbar)
Viewer: 474
Terakhir Dibaca:1 Menit, 24 Detik
KOMPASNASIONAL— Presiden Joko Widodo menyebut, banyak pihak yang merasa khawatir dengan kebijakan Satu Peta yang akhirnya diresmikan pemerintah.
“Inilah kenapa bertahun-tahun kebijakan satu peta ini tidak terealisasi. Sebab, banyak kepentingan, banyak ketakutan, dan kekhawatiran dari yang khawatir,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Jokowi menjelaskan, kebijakan satu peta ini akan membuat pembangunan nasional lebih terencana. Di samping itu, secara detail akan diketahui pula siapa saja pemilik-pemilik lahan atau konsesi yang ada di Indonesia.
“Misalnya, ini misalnya, Ibu Sri Mulyani memiliki tanah di mana, ketahuan semuanya. Pak Ketua DPR punya konsensi di mana saja, ketahuan semuanya,” kata Jokowi.
“Lama-lama akan kelihatan semuanya nanti. Tapi, yang bisa buka hanya saya,” tambah mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Presiden Joko Widodo mengharapkan kebijakan satu peta tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.(Aprillio Akbar)
Menurut Jokowi, salah satu masalah yang menonjol di Indonesia adalah tumpang-tindih pemanfaatan lahan. Masalah ini sangat ia rasakan saat memantau pembangunan proyek-proyek infrastruktur selama empat tahun terakhir.
“Saya semakin sadar negara kita terlalu banyak tumpang-tindih pemanfaatan lahan, di mana-mana urusannya itu. Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang-tindih ini bisa selesai,” katanya.
Ia mencontohkan, di Pulau Kalimantan saja dari luas lahan 19,3 persen mengalami tumpang-tindih pemanfaatan. Belum lagi urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.
Oleh karena itu, Jokowi menilai kebijakan satu peta ini sangat penting untuk persoalan tumpang-tindih pemanfaatan lahan.(Kompascom/AW)
Happy
%
Sad
%
Excited
%
Sleepy
%
Angry
%
Surprise
%