Home / Berita

Jumat, 11 Juni 2021 - 19:30 WIB

PPKM Di Kota Pontianak Mulai 14 Juni 2021, Kepatuhan Warga Tekan Angka Penularan Covid-19

Viewer: 568
0 0
Terakhir Dibaca:2 Menit, 1 Detik

Wali Kota Terbitkan SE Nomor 445/19/UMUM/TAHUN 2021

PONTIANAK KALBAR,KOMPAS Nasional – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Pontianak berlaku mulai 14 Juni 2021 hingga 14 hari ke depan.

Keputusan ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama melalui rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kota Pontianak yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 445/19/UMUM/TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, sebelum mulai diterapkannya PPKM di Kota Pontianak, Satgas telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan PPKM ini dilakukan karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di Kota Pontianak.

“Kita berharap dengan PPKM ini bisa menekan angka ketertularan Covid-19 di Kota Pontianak,” katanya, Jumat (11/6/2021).

Dalam surat edaran tersebut, diatur pembatasan waktu operasional tempat usaha yang dibatasi hingga pukul 21.00 WIB dengan batas toleransi pukul 22.00 WIB.

Khusus pusat perbelanjaan dan mal-mal jam operasionalnya dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Baca Juga  Warga Kapuas Hulu Antusias Ikut Vaksin Massal

“Tempat usaha kita minta wajib menerapkan protokol kesehatan serta membatasi jumlah pengunjung tidak lebih dari 50 persen dari kapasitas yang tersedia,” jelas Edi yang juga selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Pontianak.

Menurutnya, selama ditetapkannya PPKM ini, Satgas Covid-19 secara rutin akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dalam mengikuti ketentuan tersebut.

Apabila selama penerapan PPKM ini terjadi pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan maupun protokol kesehatan, Satgas Covid-19 berhak menghentikan aktivitas tersebut.

“Penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan tersebut dapat mengadakan kembali apabila sudah ada persetujuan tertulis dari Satgas Covid-19 Kota Pontianak,” ungkapnya.

PPKM secara ketat diberlakukan karena adanya peningkatan kasus Covid-19 terutama yang bergejala.

Demikian pula Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat hunian di rumah sakit juga sudah di atas 80 persen. Kemudian pasien yang meninggal dunia juga semakin mengalami peningkatan.

Baca Juga  Nelayan Mendengar Suara Ledakan di Sekitar Lokasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

“Setelah 14 hari penerapan PPKM secara ketat, kami akan evaluasi lagi apakah adakah penurunan kasus atau tidak,” kata Edi.

Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo menyatakan, pihaknya akan memberikan sosialisasi secara kontinyu berlandaskan prinsip keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam menangani pandemi Covid-19.

Pihaknya juga akan mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menerapkan PPKM di Kota Pontianak.

“Kami mendukung Pemkot Pontianak jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka akan diberikan sanksi tegas,” tegasnya.

Selama pemberlakuan PPKM nantinya, Satgas Covid-19 akan menyampaikan setiap hari batas waktu aktivitas masyarakat.

“PPKM secara ketat akan kita laksanakan selama 14 hari.

Kemudian akan dievaluasi untuk diperpanjang atau dilonggarkan,” pungkasnya.

(Hasnan Sutanto)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Wakapolda Kalbar Buka Pelatihan dan Keterampilan bagi Pegawai Negeri Pada Polri di Polda Kalbar

Berita

Update Covid-19 di Kabupaten Samosir (11/1/2021) : Tidak Ada Penambahan Kasus Konfirmasi Aktif dan Sembuh, Kumulatif Tetap 76 Kasus

Berita

KPUD Terima Data Dari Disdukcapil Tapsel Daftar Pemilih Berkelanjutan 207.498 Pemilih

Berita

Gubernur Kalbar H.Sutarmidji Lantik Pejabat Sekda Kalbar

Berita

Bupati Sambas H.Satono: Masih Banyak Data Kependudukan Yang Tidak Akurat, Diminta Kadis Jangan Egois

Berita

Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu 2024 Kota Palembang Resmi di Tutup

Berita

Sosok Mayat Perempuan Ditemukan di Pemandian Sungai Sarudik Tapteng

Arsip

Jokowi soal 3 tahun berkuasa: Silakan rakyat yang menilai