0
0
Samosir Kompasnasional | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara garis besar adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemetintah untuk mendapatkan pemimpin dalam suatu daerah. Ketentuan mengenai penyelenggaran pemilihan tersebut sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun tidak sedikit dalam penyelenggaran Pilkada, peserta Pilkada melakukan politik uang untuk memenangkan kompetisi tersebut.
Istilah “politik uang” guna merujuk pengertian dimana kandidat memberikan uang atau barang kepada calon pemilih agar memberikan suaranya memiliki persoalan yang dilematis. Sebab, politik uang bisa bermakna secara luas meliputi berbagai praktik politik yang membutuhkan biaya, misalnya suap pengusaha ke DPR untuk memuluskan izin usaha, uang yang beredar ketika masa suksesi pemilihan ketua umum Parpol, pembiayaan kampanye, mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi ketua umum partai dan seterusnya. Bagaimana pun, politik uang selalu hadir, sebab politik butuh.
Demikian salah seorang pengamat politik di Pangururan, Martua Simbolon kepada Kompasnasional baru baru ini mengamati kondisi Pilkada di Kabupaten Samosir jelang 9 desember mendatang. Dijelaskan, kondisi politik Pilkada di Samosir saat ini sudah memasuki urutan teratas diantara Kabupaten tetangga dalam hal bagi bagi uang. “Coba bayangkan hanya untuk uang “togu-togu ro” ( uang muka) sudah di level Rp 300.000/orang, bagaimana nanti pada hari H,” ungkap Martua Simbolon kecewa.
Disatu sisi ada juga baiknya bagi masyarakat, kata Martua Simbolon menambahkan, ditengah pandemi Covid-19 ada kandidat yang membagi bagi sembako dan Parsel, hal Ini sangat membantu, makanya banyak masyarakat dari kabupaten tetangga ingin pindah kesamosir untuk turut serta menikmati limpahan uang dan bagi-bagi sembako tersebut, tegasnya.
Martua Simbolon berharap agar pemerintah lebih tegas menegakkan peraturan tentang politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jika politik uang terus berlangsung di kabupaten Samosir tanpa mendapat perlakuan pencegahan yang berarti, tidak dapat dibayangkan bagaimana nasip Kabupaten Samosir kedepan, ungkap Martua Simbolon ( Max. 01)
