0
0
Kompasnasional | Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya mendengarkan semua aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Pancasila yang digali dari bumi Indonesia adalah saripati kepribadian bangsa yang sarat dengan tradisi gotong royong dan musyawarah.
“Musyawarah untuk mufakat adalah praktik demokrasi Pancasila. Dengan demikian, terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus,” ujar Hasto dalam keterangan resminya.
Selain itu, kata Hasto, PDIP juga setuju penambahan ketentuan menimbang untuk menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme – komunisme, Kapitalisme – Liberalisme, Radikalisme serta bentuk Khilafahisme.
Artinya jika RUU HIP disetujui jadi undang-undang, penyebar paham Marxisme-Komunisme, Kapitalisme-Liberalisme, Radikalisme dan Khilafahisme akan diburu dan ditangkap karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang,” papar Hasto.
Menurut Hasto, berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP, menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa.
Oleh sebab itu, Hasto meminta akan bijak sekiranya semua pihak ke depankan dialog.
“Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila,” tutur Hasto.(T/Red)
