0
0
Kompasnasional | Para penentang junta militer Myanmar mengumumkan pemerintahan baru, yakni Pemerintah Persatuan Nasional, Jumat (16/4).
Pemerintahan bayangan ini digagas oleh anggota parlemen yang digulingkan pada kudeta 1 Februari lalu. Para pemimpin protes anti-kudeta dan etnis minoritas juga ikut dalam gerakan itu.
Pemerintah baru itu dibentuk untuk mengakhiri pemerintahan militer dan memulihkan demokrasi.
“Tolong sambut pemerintah rakyat,” kata aktivis demokrasi veteran Min Ko Naing dalam pidato video 10 menit saat mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional seperti dikutip dari Reuters.
Min Ko Naing mengatakan keinginan rakyat menjadi prioritas pemerintah persatuan.
“Kami berusaha mengeluarkan ini dari akarnya sehingga kami harus banyak berkorban,” katanya mengacu pada junta.
Salah satu tujuan utama pemerintah persatuan adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional.
Dalam kesempatan itu, pemerintah persatuan juga merilis susunan kabinet.
Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta, ditunjuk sebagai penasihat negara, sesuai dengan jabatan yang dia pegang di pemerintahan.
Sementara posisi presiden tetap diduduki oleh Win Myint yang saat ini juga berada dalam tahanan rumah.
Dilansir dari AFP, Min Ko Naing mengatakan Suu Kyi dan Win akan didampingi oleh seorang wakil presiden yang berasal dari etnis Kachin. Adapun perdana menteri dari etnis Karen.
Daftar menteri yang ditunjuk juga termasuk para pemimpin terkemuka dari kelompok etnis Chin, Shanni, Mon, Karenni dan Ta’ang.
Para politisi dipilih berdasarkan hasil pemilu 2020, masukan dari gerakan protes anti-kudeta nasional, dan kelompok etnis minoritas, juga pemberontak bersenjata di wilayah perbatasan negara, kata Min Ko Naing.
Seorang juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Junta militer melakukan aksi kudeta karena menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD, curang. Mereka menuding setidaknya ada jutaan pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu.
Kudeta kemudian memicu gelombang protes besar-besaran. Berdasarkan catatan Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), tindakan keras aparat keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 700 orang hingga hari ini.
(CNNI/Red)
