0
0
kompasnasional.com – Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Belakangan ini gencar suara-suara yang menyebut-nyebut soal kebangkitan PKI, organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah.
Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan, mengatakan di era demokrasi tidak mungkin memberikan tempat untuk PKI lahir kembali. Kata-kata komunis pun hanya dijadikan sebagai alat politik.
“Komunis itu hanya alat politik karena komunisme tidak mungkin juga bangkit di era demokrasi ketika semua orang menghadapi kebebasan bersuara,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (1/10).
Kebebasan bersuara, kata alumnus Uppsala University di Swedia itu, merupakan prinsip utama dalam era demokrasi. Fenomena yang terjadi saat ini pun disebutnya dengan kehadiran politik gelap yang dengan mudah menuding seseorang sebagai PKI.
Rafif menilai, isu komunis dan diskriminasi agama tertentu memiliki pola yang sama dengan peristiwa G30S PKI.
“Ini sama polanya dengan menolak G30SPKI, tapi itulah yang sekarang jadi persoalan, orang bisa mengakses informasi tapi tidak bisa menalar informasi tersebut,” ucapnya.
Dengan maraknya isu PKI yang gencar diumbar di tengah masyarakat, Pancasila pun menjadi kunci untuk mewujudkan persatuan bangsa. Rafif mengatakan, pemerintahan saat ini tengah berusaha mewujudkan kerja sama yang diilhami dari kelima sila Pancasila tersebut.
Pancasila, kata Rafif, harus diwujudkan oleh pemerintah dan individu masyarakat. Keberhasilan Pancasila terwujud dengan lahirnya interaksi sosial antar negara, peemrintahan dan masyarakat sipil.
“Pancasila menjadi kunci untuk mendorong terjadinya interaksi sosial. Pancasila sekarang adalah Pancasila kerja sama yang harus dimaknai,” tuturnya.
Rafif mengatakan, pemerintah dapat menggunakan Pancasila sebagai pedoman aparatur negara dalam membuat program. Sedangkan untuk masyarakat, Pancasila digunakan sebagai alat interaksi sesama individu (cnn|dwk)
