Home / Berita

Senin, 28 Januari 2019 - 12:45 WIB

Pemerintah RI Akan Bangun 11 Pos Lintas Batas Baru di Perbatasan

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)

Viewer: 510
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 28 Detik
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perbatasan Negara dilaksanakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyinggung tentang 7 pos lintas batas yang berhasil dibangun. BNPP berencana untuk membangun 11 pos lintas batas yang baru.
“Ke depan, tahun ini berarti, kita masih punya tugas membangun 11 pos lintas batas negara di 5 provinsi, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, dan Papua. Ini tugas kita,” ujar Wiranto saat membuka Rakor Pengendalian Pembangunan Perbatasan Negara bersama BNPP di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (28/1).
Wiranto mengatakan, pembangunan 11 pos lintas batas ini rencananya diselesaikan pada 2019. Hal ini berangkat dari berhasilnya penyelesaian 7 pos terdahulu. Menurutnya, keberhasilan ini dapat menjadi rujukkan dalam pembangunan 11 pos lainnya.“Dan saya kira dengan pengalaman kemarin membangun 7 pos lintas batas dengan kesulitan yang dihadapi dan sudah berhasil kita atasi. Pengalaman itu akan mudah untuk kita membangun 11 pos lintas batas negara. Dan kita menyanggupi ini, dan mudah-mudahan, dengan pengalaman itu kita bisa nenyelesaikan 11 pos lintas batas ini di tahun 2019,” ucap dia.
Dia juga meminta, untuk merealisasikan hal tersebut, agar seluruh pihak, termasuk kementerian untuk terus berkoordinasi. Sehingga, pembangunan 11 pos dapat benar-benar terwujud.
“Para kementerian lembaga agar melaksanakan Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembangunan 11 PLBN dengan sebaik-baiknya. Di sini koordinasi sangat penting. Hebatnya seperti apa kalau enggak ada koordinasi, berantakan,” tukasnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Selaku Kepala BNPP juga menyampaikan hal yang sama melalui surat keterangannya. Dia meminta agar bupati dan wali kota di lokasi yang menjadi tempat pembangunan 11 pos untuk dapat bekerja sama.
Dia meminta agar pemerintah daerah mau berkoordinasi dan menyiapkan lahan dan pengalihan atau hibah aset. Dia juga meminta agar pemda dapat mempercepat proses perizinan serta pemfasilitasan pembangunan.(kumparan/AW)
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%
Baca Juga  Ini Alasan RUU PKS tak Kunjung Tuntas

Share :

Baca Juga

Berita

Akselerasi Menatap Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Berita

Kunjungan Dirkamtib Ditjen PAS RI ke Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, Deteksi Dini, Berantas Narkoba & Sinergitas

Berita

Satbrimob Polda Kalbar Tes Jasmani Berkala Guna Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Personel 

Berita

Setor Sampah ke Bank Sampah, Si Kembar Faris-Daris Raup Rp50 Ribu/bulan

Berita

Salurkan Subsidi Listrik Rp 457 Triliun, Negara Hadir Bantu Kurangi Beban Hidup Rakyat Kecil

Berita

Diwakili Kadis Pariwisata, Plt. Wali Kota Pematangsiantar Hadiri Rakerwil Generasi Muda Pujakesuma Wilayah Sumut Tahun 2022

Berita

Kapolresta Pontianak Kota Pimpin Sertijab Jabatan Kasat Intelkam Polresta Pontianak

Berita

Pembinaan Ketua TP. PKK Taput di Kecamatan Purba Tua, Serukan Pentingnya Bekerja Dengan Hati.