0
0
Kompasnasional. com. Kayong Utara
Berdasarkan hasil konfirmasi pada (23/11/2020), kepada Ade Irma Sari Kasi pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.
Ade Irma Sari saad dikonfirnasi kompasnasional.com pada (23/11/2020), diruangan kerjanya menjelaskan bahwa , untuk Pembangunan Gedung, dan Bangunan Ruang Operasi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 Sukadana, tidak ada diterbitkan rekomendasi penyesuaian lahan kata Ade Irma Sari.
Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung , dan Bangunan Ruang Operasi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 Sukadana Syarif Rahmad Rida setap perizinan 1 DPMPTSP Kabupaten Kayong Utara, saat dikonfirmasi diruangan kerjanya pada (23/11/2020) menjelaskan kepada kompasnasional. com bahwa , untuk Pembangunan Gedung , dan Bangunan Ruang Operasi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 Sukadana belom ada diterbitkan IMB-nya.
Adapun material yang dipergunakan untuk Pembangunan Gedung, dan Bangunan Ruang Operasi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1, berdasarkan penjelasan Ir. Nur Hasmi Efendi selaku pihak pelaksana PT. ANUGRAH BAYUARYA PERKASA mengatakan bahwa, material cuary pasir, papan mal, kayu cerucuk dibeli dari masyarakat setempat ungkapnya.
Menurut Abdul Rani Ketua Forum Pengawal Pelaksanaan Pembangunan (FP3)Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat mengatakan bahwa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002,tentang bangunan gedung, yang telah dijelaskan pada BAB IV pasal 7 ayat (2) bahwa persyaratan administrarif bangunan gedung , sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan sesuai dengan pasal 39 undang undang Nomor 28 Tahun 2002 ayat (1) huruf c bahwa , bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
Sesuai dengan undang undang Abdul Rani meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya pihak SAT POL PP Kab. Kayong Utara untuk bertindak sebagaimana pembangunan menara pandang di pantai pulau Datok yang sempat dihentikan kegiatannya agar penegakan hukum tidak tebang pilih kata Abdul Rani.
Penulis : Rahman.
