0
0
KompasNasional.com, Bandung – Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menciptakan Pantai Barat dan Timur Pangandaran bebas dari “tenda biru” atau pedagang kaki lima (PKL) sejak Januari 2018.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam siaran persnya, Jumat, mengatakan dirinya sangat bersyukur karena Pantai Pangandaran telah menjadi pantai yang bersih dari PKL yang selama ini cukup menghalangi bibir pantai sekaligus keindahan pesona wisata.
“Kita bersyukur cita-cita kita sejak lama ingin Pangandaran dan pantai-pantai lain menjadi pantai yang bersih dari PKL, karena 100 meter dari bibir pantai diukur saat air pasang itu betul-betul milik negara tidak boleh ada bangunan apapun. Itu yang kita inginkan dan itu sudah terlaksana di Pangandaran,” kata Aher.
Peran aktif dan kontribusi Pemprov Jabar dominan saat membangun empat unit Gedung Belanja masing-masing setinggi tiga lantai, yang kini menjadi tempat relokasi 1.300 PKL yang selama ini menyesaki pantai dengan tenda birunya.
Aher menuturkan Pemprov Jabar memberikan anggaran untuk pengadaan lahan serta pembangunan pasar wisata tersebut sementara sisanya berasal dari Pemkab Pangadaran.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut selaras dengan keinginannya menjadikan Pantai Pangandaran sebagai wisata kelas dunia. Sekaligus menjadi lebih menarik dan setara obyek wisata pantai populer destinasi wisatawan berbagai penjuru seperti di Bali.
Karenanya, sambung dia, durasi tinggal serta alokasi belanja makan maupun oleh-oleh yang dilakukan akan lebih besar sehingga ekonomi masyarakat hingga pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat dengan sendirinya.
Apalagi, secara simultan, fasilitas umum pendukung terus dibangun Pemprov Jabar dan yang terbaru adalah peletakan batu pertama rumah sakit umum daerah (RSUD), pembangunan sembilan puskemas, hingga kampus Unpad di Pangandaran.
Selain itu, penataan juga menjadi penting karena Gubernur Jawa Barat baru saja menandatangani SK Pangandaran menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bahkan Pangandaran paling siap karena sudah tersedia lahan seluas 196 hectare.
Menurut Aher, pengesahan KEK oleh Kementerian Pariwisata diharapkan sebelum pertengahan tahun ini.
“PAD masyarakat setempat akan naik. Apalagi di sisi lain, dari sisi saran terus dibangun. Setelah Tol Bocimi, rencana Tol Cigatas, harapannya nambah jadi Cigatasran, Cileunyi Garut Tasik Pangandaran karena sudah masuk blue book,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata kepada pers mengatakan, setelah pedagang pantai direlokasi dan pantai bersih dari tenda-tenda biru, pemerintah daerah akan mendesain kawasan Pantai Pangandaran menjadi lebih menarik.
“Kalau sudah bersih dari tenda-tenda biru, kawasan pantai akan dibuat indah dan menarik,” ujarnya.
Menata kawasan pantai menjadi lebih nyaman bagi pengunjung sangatlah penting, terlebih Pangandaran tak pernah sepi dari wisatawan.
Jeje mengatakan, ada sekitar 3 juta pengunjung wisata yang datang ke obyek wisata di Pangandaran pada tahun 2017. “Kalau dalam satu orang pengunjung bisa mengeluarkan uang Rp200 ribu saja, sudah Rp600 miliar uang yang berputar di Pangandaran,” ujarnya.
[AN/TR]
