0
0
Jakarta | Ormas Indonesia Bersatu mengajak segenap elit bangsa agar memberikan Pendidikan Politik yang benar kepada masyarakat Indonesia.
Hal ini sampaikan Koordinator Bidang Pendidikan DPP Ormas Indonesia Bersatu Leorisma Sihotang MPd, Sabtu (18/05/2019) di Jakarta, menyikapi seruan Kubu Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02 untuk mengadakan aksi ‘People Power’ atau belakangan diganti nama ‘Gerakan Kedaulatan Rakyat’.
“Mari kita berikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat Indonesia, karena contoh yang salah apabila dikerjakan, maka dikuatirkan akan dapat menular kemana-mana. Gerakan seperti ini apabila tidak dihentikan, maka ke depan akan dapat menjadi wabah nasional dan merusak nilai demokrasi yang telah terbangun dan tumbuh subur di Indonesia. Ke depan, dikuatirkan setiap Calon Bupati/Walikota yang kalah dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan meniru langkah seperti itu, akan melakukan ‘People Power’ atau ‘Gerakan Kedaulatan Rakyat’, maka yang korban dan merugi tetap bangsa dan Negara ini,” kata Leorisma Sihotang MPd.
Menurut Leorisma, ada beberapa dampak merugikan akibat tindakan inkonstitusional seperti gerakan ‘People Power’.
Pertama, timbulnya biaya besar atau pembiayaan keuangan pemerintah yang terbuang percuma.
“Biaya untuk mengamankan aksi demonstrasi besar seperti yang dilakukan aksi ‘212’ tidak sedikit, kerugiannya mencapai puluhan miliar rupiah. Dan apabila dilakukan berkali-kali, maka biaya untuk pengamanan saja bisa tergerus hingga ratusan miliar rupiah,” sebut Alumni Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan ini.
Kedua, Mengganggu Stabilitas Ekonomi Bangsa. Akibat aksi seperti ini, lanjut Risma, maka akan dapat melemahkan perekonomian Bangsa. Para investor akan merasa was-was dan bahkan bisa menarik investasi mereka sehingga stabilitas ekonomi menjadi terganggu.
Ketiga, Melemahkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Akibat seruan ‘People Power’ maka akan terjadi pengkotak-kotakan ditengah-tengah masyarakat. Ada kubu 01 dan ada kubu 02.
“Ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Kelompok yang satu akan menyindir kelompok yang lain, sehingga gesekan-gesekan ini akan menyebar, seperti seruan untuk tidak memakan nasi Padang. Ini kan arahnya sudah meluas. Rasa persatuan dan kesatuan menjadi rusak akibat ulah elit politik bangsa ini,” tuturnya.
Lanjut Risma, sangat banyak dampak kerugian yang timbul akibat tindakan inkonstitusional, padahal aturan hukum untuk setiap pelanggaran telah disediakan oleh Negara, namun tidak dijalankan karena alasan tidak percaya lagi dengan proses penegakan hukum di Indonesia.
“Ada apa ini? Jikalau misalnya ditemukan kecurangan, maka Kubu 02 dapat mengumpulkan massa besar di sebuah gedung dan tertutup. Undang TV dan Media Massa, baik nasional maupun internasional. Umumkan fakta-fakta yang dianggap merugikan tersebut. Mana data KPU dan mana data tim yang dianggap tidak singkron atau diduga dicurangi, tapi jangan turun ke jalan hingga dapat menimbulkan kekacauan. Ketika data dan fakta tersebut tidak ditanggapi lagi, barulah perbuat upaya lainnya. Lha ini kecurangannya apa, faktanya mana tidak disebutkan hanya koar-koar saja tanpa menunjukkan buktinya,” jelas Risma.
Oleh karena itu, Ormas Indonesia Bersatu sangat mengharapkan segenap elit bangsa dapat duduk bersama melihat kondisi ini secara bijak dan benar.
“Ajarilah masyarakat Indonesia dengan pendidikan politik yang baik dan benar. Sudah saatnya kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak solusi yang dapat kita kerjakan, misalnya menggagas pertemuan-pertemuan di tingkat daerah agar seluruh Ormas dan Kelompok Suku dan Agama duduk bersama menyatakan ikrar menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa ini,” tutupnya (SP/pi)
