0
0
kompasnasional.com – Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Hasil perundingan pemerintah dan Freeport telah menemui kesepakatan, jika perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini akan melepas sahamnya hingga 51 persen.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, sejumlah opsi disiapkan pemerintah. Opsi itu termasuk melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam skema akuisisi.
“Dalam program sekarang kita kerjasama dengan BUMD, perlu kita libatkan dari sejak awal. Pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kita sudah duduk. Malah kita sekarang sedang mengajak BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Meski demikian, dia mengatakan, skema terbaik yang dimiliki ialah mengakuisi Freeport lewat holding tambang perusahaan pelat merah. “Tapi paling bagus memang holding pertambangan, bisa di satu kendali karena itu bisa mengefisiensikan banyak hal,” ungkap dia.
Rini mengatakan, skema tersebut akan diselesaikan tahun depan. Itu sejalan dengan penyelesaian divestasi yang juga ditargetkan rampung tahun 2018. “Kita ingin 2018 bisa selesai. Dan kita targetkan, kita harapkan, divestasi ini bisa selesai di akhir 2018,” tukas dia.
Kajian Mendalam
Perihal keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembelian saham Freeport, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto sebelumnya mengaku ini baru tahap diskusi awal dengan menggali semua peluang investasi yang menguntungkan bagi perusahaan, termasuk untuk membeli saham Freeport.
“Kita baru diskusi awal saja. Menggali semua peluang investasi, seperti peluang investasi infrastruktur jalan tol, bandara, Freeport, dan lainnya. Intinya kami terbuka dengan semua peluang investasi sepanjang menguntungkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Menurut Agus, untuk bisa memiliki saham Freeport Indonesia, diperlukan kajian mendalam. Namun hingga saat ini, Agus mengungkapkan, perusahaan belum melakukan kajian sama sekali terkait pembelian saham anak usaha Freeport McMoran itu.
“Untuk memutuskan beli atau tidak (saham Freeport), tentu perlu kajian yang mendalam. Tapi sampai saat ini kami belum melakukan kajian terkait Freeport. Kita belum dapat data detil yang bisa dianalisa dan dikaji, sehingga kita belum memutuskan beli atau tidak,” tuturnya.
Dari sisi pendanaan sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan sanggup membeli Freeport Indonesia. Sampai dengan Juli 2017 saja, Agus bilang, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 290 triliun atau meningkat dibanding posisi Mei yang sebesar Rp 269 triliun. “Posisi dana kelolaan di Juli ini sebesar Rp 290 triliun,” ujarnya.
Untuk diketahui, CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, akan menjual sisa saham 41,64 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia yang didasarkan pada harga pasar yang wajar. Sebelumnya estimasi dana yang disiapkan untuk membeli saham Freeport tersebut berkisar Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun dengan harga wajar (lptn|dwk)
