0
0
Jakarta, jejaknasional.com – Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko memimpin demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024) siang.
Dalam demonstrasi itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. Ia juga menuding, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah dalang di balik kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator,” ujar Soenarko. Adapun Pilpres 2024 diikuti oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dituduh makar
Sebelumnya, Soenarko dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Sayangnya, kala itu ia sempat tersandung kasus saat itu. Soenarko pun ditangkap polisi dan anggota Polisi Militer TNI pada Senin (20/5/2019) malam. Ia dituduh atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi massa 22 Mei.
Soenarko dilaporkan seorang pengacara bernama Humisar Sahala ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sahala menuding Soenarko terlibat makar.
Adapun Soenarko dilaporkan atas pernyataan dalam video yang beredar di Youtube. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik itu, Soenarko memerintahkan hadirin untuk mengepung KPU dan istana.
“..Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU. Mungkin ada yang tutup Istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras…” ujar Soenarko dalam video itu.
Soenarko diduga melanggar perkara terhadap keamanan negara atau makar terkait aksi pengepungan KPU pada 22 Mei yang videonya tersebar di media sosial. Selain itu, Soenarko dijerat Pasal 110 Jo Pasal 108 ayat 1 tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban umum UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 163 bis Jo Pasal 146.
Lalu, ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Rutan Polisi Militer (POM) Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Soenarko pun dibebaskan.
Soenarko merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) lulusan Akabri pada 1978.
Pria kelahiran Medan, 1 Desember 1953, tersebut langsung masuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) begitu lulus dari pendidikan. Di awal karirnya, Soenarko banyak bertugas di korps baret merah. Ia juga pernah menjadi Dan Grup-1 Kopassus.
Soenarko diangkat menjadi Danjen Kopassus ke-22 pada September 2007. Saat itu, Soenarko menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, yakni Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary. Sebelumnya, Soenarko menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 1/Kostrad. Soenarko menjabat sebagai Danjen Kopassus sampai 1 Juli 2008, lantas digantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.
Usai jadi Danjen Kopassus, Soenarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya. Soenarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Mayjen TNI Supiadin AS. Pada 2009, tugas Soenarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhir Lalu, Soenarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) pada 2009, menggantikan Mayjen TNI Nartono. Selang setahun, pada 2010, Soenarko digantikan oleh Mayjen TNI Siswondo.
Bagi publik Aceh, Soenarko bukan orang baru. Dia sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Panglima Komando Operasi di Nanggroe Aceh Darussalam di bawah pimpinan Mayjen Purn Djalil Yusuf.
Kemudian diangkat menjadi Danrem 011/SNJ, Danrem 022 Dam-I/BB, Pamen Denmabesad. Paban 133/Biorg Sopsad, Pati Ahli Kasad Bidsosbud dan Kasdif-1 Kostrad, baru kemudian Danjen Kopassus diraihnya Agustus 2007.
Jejak politik
Setelah karier militernya, Soenarko pun terjun ke dunia politik. Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh (2012-2016). Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra (2012-2016). Lalu, Soenarko bergabung dengan Partai Nangroe Aceh, pada 2017. Pada Oktober 2023, Soenarko dilantik menjadi anggota dewan pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
(YA/JJN)
