0
0
Kompasnasional l Menjelang hari pengusulan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis, diharapkan semua pihak ciptakan suasana kondusif. Jangan pernah bahas lagi isu agama figur calon kapolri dengan hanya untuk menjegal figur-figur Jenderal polisi potensial mengisi Polri 01. “Dan, kita semua mesti sepakat, seperti juga disuarakan sejumlah anggota Komisi III DPR RI, bahwa sepanjang syarat maka siapapun bisa jadi Kapolri. Dan harus dicatat bahwa agama atau keyakinan iman seseorang, tak menjadi untuk bisa memuluskan dan atau sebaliknya mengganjal yang bersangkutan,” kata Laode Ida kepada wartawan, Sabtu (5/12/2020).
Laode menangkap isyarat ketika isu agama dihembuskan oleh sejumlah pihak, sebenarnya yang sedang diganjal adalah Komjen Listyo Sigit (Kabareskrim), atau barang kali Komjen Pol Dharma Pongrekum (Wakil Kepala BCSN).
“Hal ini tentu tidak sehat, dan saya berharap Presiden Jokowi mengabaikannya dan mengembalikan syarat profesionalitas sesuai ketentuan yang berlaku ditambah dengan kecocokan atau cemistry dalam komunikasi antara Presiden dan figur Calon Kapolri,” katanya.
Menurut Laode, jika pengangkatan calon Kapolri dipengaruhi oleh tekanan kelompok agama tertentu, maka akan berdampak pada adanya diskriminasi yang merupakan bagian pelanggaran HAM dan aturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Polri akan dianggap sama sebagai politik dengan basis massa berdasarkan agama — suatu yang tak boleh terjadi.
Hal ini juga akan jadi preseden buruk bahwa Kapolri adalah perpanjangan tangan kelompok agama tertentu,” katanya. Terkait dengan sosok Komjen Listyo Sigit, terkonfirmasi dari sejumah pihak yang pernah membangun komunikasi dengan yang bersangkutan, dianggap sebagai Jenderal Polisi yang memiliki kelebihan tersendiri dalam berkomunikasi dengan masyarakat, yakni antara lain memiliki sikap dan karakter santun, jauh dari arogansi, yang diharapkan menjadi modal dasar nan besar untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat.(JPNN/Red)
