Home / Berita / Korupsi

Senin, 22 Oktober 2018 - 15:39 WIB

KPK Periksa Fuad Amin dan Wawan Terkait Kasus Suap Kalapas Sukamiskin

Fuad Amin (tengah) penuhi panggilan KPK dalam pemeriksaan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Senin (22/10). (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Fuad Amin (tengah) penuhi panggilan KPK dalam pemeriksaan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Senin (22/10). (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Viewer: 578
0 0
Terakhir Dibaca:2 Menit, 6 Detik
Kompasnasional.com, Jakarta-Penyidik KPK memanggil Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) sebagai saksi. Kedua terpidana kasus korupsi itu diperiksa dalam perkara dugaan suap terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
“Fuad Amin dan Wawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WH (Wahid Husen, mantan Kepala Lapas Sukamiskin) dalam kasus dugaan suap di Lapas Sukamiskin,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (22/10).
Fuad dan Wawan yang tiba dengan di KPK dengan mobil tahanan itu enggan berkomentar terkait pemeriksaannya. Mereka memilih bergegas masuk ke dalam lobi gedung.
Fuad merupakan terpidana kasus korupsi jual-beli gas dan pencucian uang. Sedangkan, Wawan merupakan terpidana kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Fuad Amin (tengah) penuhi panggilan KPK dalam pemeriksaan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Senin (22/10). (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Pemeriksaan terhadap Fuad dan Wawan diduga berkaitan dengan posisi keduanya saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahid Husen di Lapas Sukamiskin pada 21 Juli 2018.
Saat itu, Fuad dan Wawan tidak berada di dalam sel lantaran sedang menjalani proses pemeriksaan kesehatan di rumah sakit luar lapas.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Wahid Husen, staf Wahid bernama Hendry Saputra, dan narapidana kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakmala), Fahmi Darmawansyah, serta terpidana kasus umum, Andri Rahmat.

Tubagus Chaeri Wardana penuhi panggilan KPK dalam pemeriksaan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Senin (22/10). (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Wahid dan Hendry diduga menerima suap dari Fahmi dan Andri berupa dua mobil dan uang sebesar Rp 279 juta serta USD 1.410. Diduga, suap itu terkait pemberian fasilitas di dalam lapas serta izin keluar-masuk tahanan oleh Wahid Husen selaku kalapas terhadap sejumlah warga binaan.
Atas perbuatannya, sebagai penerima, Wahid dan Hendry disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara sebagai pemberi, Fahmi dan Andri disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Kumparan/AW)
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%
Baca Juga  Lindungi Masyarakat Perbatasan, Satgas Yonif Mekanis 643 Gelar Serbuan Vaksinasi Covid-19

Share :

Baca Juga

Berita

Kodim 1203/Ktp Gelar Kegiatan Binsiap Apwil Dan Puanter, Dandim 1203/Ktp Perintahkan Babinsa Selalu Amalkan Sikap Teritorial

Asahan

2.240 Vial Vaksin Covid-19 Tiba Di Tj Balai, Wali Kota H.M Syahrial : Saya Yang Pertama Besok Akan Di Vaksin

Berita

31 Peserta Lulus PPPK Guru 2021 Tahap II Lengkapi Berkas di BKD Pematangsiantar

Berita

Sinergi TNI-POLRI bersama Petugas Kesehatan Laksanakan Vaksinasi di Kecamatan Jongkong.

Arsip

KAI Tak Sanggup Biayai Investasi LRT yang Bengkak Rp4 Triliun

Berita

Kadis Perkim Medan Tutup Mata Perkara Izin Bangunan Black Old

Berita

Polsek Menukung Berikan Penyuluhan Tentang Penanganan dan Pelaporan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di PT.SBK NNĀ 

Berita

Berpotensi Polemik, GMKI Pematangsiantar-Simalungun Tolak Pengesahan Ranperda Trantibmas Siantar