0
0
kompasnasional.com – Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali muncul ke hadapan publik. Terakhir SBY memberi pernyataan sebelum pemilihan gubernur DKI, yang diikuti putranya Agus Harimurti Yudhoyono, April lalu.
Ketua Umum Partai Demokrat ini menggelar acara Safari Ramadan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dia sempat menyampaikan pendapatnya terkait kondisi bangsa saat ini. Satu yang menjadi perhatiannya soal angka kemiskinan yang posisinya cukup tinggi.
SBY mengatakan saat dirinya berkuasa angka kemiskinan di Indonesia saat itu terus menurun. Tetapi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintahan saat ini.
“Yang menjadi inti persoalan di negeri ini angka kemiskinan, orang tidak mampu masih relatif cukup tinggi,” kata SBY saat berpidato di Hotel Gumaya, Jalan Gadjahmada, Kota Semarang, Jateng Selasa (13/6) malam.
Selain angka kemiskinan, menurutnya, masih ada banyak kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Di era pemerintahannya dari 250 juta terus mengalami penurunan. “Oleh karena itu jadi tugas negara dan kita semuanya menurunkan angka kemiskinan itu,” tuturnya.
Selanjutnya, persoalan kedua ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi. Penyakit ini bukan hanya dialami Indonesia tapi dialami negara emerging economies.
“Ingat dulu, selama 10 tahun rata-rata peningkatan ekonomi 6 persen. Konsekuensinya tanpa disadari kesenjangan semakin melebar. Tidak boleh dibiarkan bagi negara ekonominya tumbuh tinggi,” jelasnya.
Lalu bagaimana cara mengatasinya? “Cara mengatasinya mari kita letakan dulu apa yang diharuskan negara dan pemerintah. Para pejabat disumpah untuk melakukan usaha bagi rakyat yang dicintai. Oleh karena itu mengurangi kemiskinan pertama dan utama dan jadi tugas negara dan pemerintah,” tegasnya.
Untuk itu, SBY meminta supaya anggaran negara digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, anggaran untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat harus seimbang.
“Berikutnya program pengentasan kemiskinan kita jalankan sangat intensif dan masif. Ke depan saran saya pada pemerintah jangan dikendorkan apalagi dihilangkan. Anggaran negara uang rakyat, itu juga harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
SBY juga meminta pemerintah peka terhadap persoalan masyarakat miskin seperti masalah listrik dan BBM. SBY menegaskan jika pemerintah menaikan harga BBM harus memikirkan posisi rakyat miskin.
“Termasuk menaikan harga BBM, tarif dasar listrik, pemerintah boleh tidak salah, tapi sensitiflah, pekalah terhadap dampaknya kepada saudara kita yang miskin yang tidak mampu,” katanya.
“Jangan lupa kompensasinya itu kewajiban negara karena begitu Undang-Undang Dasar yang kita anut,” tambah mantan Menko Polhukam itu.
Kemudian, SBY juga meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan besar dan maju meningkatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan kepada rakyat. Hal itu sangat penting untuk golongan atau kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Memberikan bantuan kepada masyarakat, komunitas dan utamakan mereka tergolong ekonomi lemah. Itulah sebenarnya jadi tugas dan kewajiban pemerintah,” terangnya.
SBY juga tidak setuju dengan adanya para pengusaha di Indonesia yang berlomba-lomba untuk kaya dan makmur sendiri. SBY juga tidak sepakat jika ada orang yang memperkaya diri dan tidak mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi.
“Langsung saya kaitkan dengan sosialisasi Pancasila, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama napas dan jiwa sederhananya, gampangnya janganlah di Indonesia orang berlomba-lomba untuk kaya dan makmur sendiri-sendiri. Janganlah yang makmur dan kaya kelompok-kelompok tertentu saja. Itu namanya tidak adil,” jelasnya.
SBY menambahkan, boleh kita semua bersama-sama memperkaya diri. Namun, kekayaan yang kita dapat dengan cara yang jujur, halal dan bukan kekayaan dari hasil korupsi.
“Yang tidak boleh adalah yang kaya bahkan sangat kaya tapi tidak peduli dan tidak berbagi pada yang miskin. Yang tidak boleh kaya dengan cara korupsi, tidak halal. Itulah sebenarnya kalau kita sederhanakan pengertian keadilan sosial semangat dan jiwa Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya (mdk|dwk)
