0
0
Kompas Nasional l PEMATANGSIANTAR-Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa kristen indonesia (GMKI) cabang Siantar-Simalungun gelar aksi terbatas turun ke jalan dengan tetap menerapkan prokes Jumat,(20/8/21) sekitar pukul 11.30 WIB.
Aksi long march yang dimulai dari Ramayana menuju kantor satgas Covid-19 Balai Kota Jalan Merdeka kota Pematangsiantar, adapun alasan aksi digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan kegelisaan atas kinerja dari instasi satgas penanganan pandemi covid-19 kota Siantar yang di komandoi Walikota Pematangsiantar.
“Kami melihat bahwa naiknya level kondisi cavid19 dikota ini
menjadi PPKM Level 4 tak terjadi begitu saja karna tidak terlepas dari perjalanan peningkatan cavid19 yang melonjak, kinerja satgas covid-19
sangat minim inovasi, sarat masalah serta tidak optimal”. Ujar Gading S dalam orasinya.
Dalam orasinya juga ada beberapa permasalahan yang disoroti tajam dalam aksi tersebut adalah distribusi bansos yang tidak transparan dan
pembagiannya malah membuat kerumunan, sejak awal pandemi satgas telah membagikan bansos JPS hingga bansos PPKM
tetapi persoalan data dan verfikasi belum menunjukkan perbaikan.
Padahal bansos edisi per edisi telah bergulir sejak tahun yang lalu juga
masih sering ditemui bansos tidak tepat sasaran dan justru tidak menyentuh orang-orang yang amat
membutuhkan.
Selain itu persoalan akses vaksin yang sangat sulit, prosedur vaksinasi terpusat dan pakai kupon sangat tidak efektif dan rawan permainan
karena hanya menjangkau orang-orang terdekat dari distributor kupon
Akibatnya masyarakat
dioper-oper dalam mencari vaksin. tidak ada prosedur baku, klasifikasi sasaran dan target jelas dari program vaksinasi yang di lakukan satgas;
Polres dan TNI. Sungguh miris melihat masyarakat berdesakan menyemuti lokasi dari pagi hari, apalagi dari ribuan orang itu banyak didapati para lansia, juga para pekerja harian seperti buruh yang rela tidak bekerja sehari demi
mengantri vaksin.
Adanya 3 jenis kupon yang dikeluarkan satpas, polisi dan tentara membuat tanda tanya akan siapa sebenarnya leading sector dalam
vaksinasi ini ?
Kami juga berpandangan bahwa diadakannya PPKM dengan razie penegakan disiplin prokes oleh tim gabungan perlu diperketat karena
masih banyak tempat hiburan yang seolah tak tersentuh oleh petugas, tidak konsistennya patroli
mengesankan razia hanya untuk memenuhi tuntutan tugas semata.
Juga menyoroti penyekatan ruas-ruas jalan yang
diterapkan menyulitkan masyarakat terutama yang bekerja dalam faktor esensial den kritikel. Akibatnya masyarakat yang
menggantungkan hidupnya dengan bekerja-berdagang dan yang mau berbelanja le pusat kota, pasar, terdampak pendapatannya.
Otomatis roda ekonomi masyarakat menurutn karena penyekalan justru menyulitkan masyarakat untuk
mencari nafkah dan bertahan hidup, penyekatan uga berdampak terhadap pendapatan juru parkir, pedagang asongan dan supir angkot yang tidak
dicover bantuan sosial selama PPM berlangsung.
2
Adapun tuntutan GMKI Pematangsiantar-Simalungun turun kelapangan antara lain:
Kembalikan vaksinasi ke dinkes lewat puskesmas puskesmas dengan prosedur sederhana dan transparan.
Hentikan distribusi bansos dan vaksin yang berkerumun, serta harus ditangani ahlinya.
Perketat razia penegakan disiplin dengan memastikan fasilitas 5M di tempat hiburan, cafe, mall dan pasar.
Evaluasi penyekatan ruas ruas jalan karena tidak efektif dan konsisten khususnya ke pusat pasar dan perkantoran.
Para pekerja harian ukir, kurir, supir, pedagang keliling dli terdampak PPM level 4 harus dicover bantuan sosial.
Segerakan isolasi terpusat dan layanan 24 jam bagi pasien isolasi
Walikota selaku Ketua Satgas harus bertanggungawab muncul kepublik menjelaskan sebab akibat naiknya Siantar ke PPKM level 4.
Segerakan tunjangan bagi tenaga kesehatan sebagai peluang kemanusiaan.
Toni Tambunan
