0
0
JEJAK NASIONAL, SAMOSIR – Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman, S.H., S.I.K., M.H., memberikan sosialisasi terkait kejahatan pinjaman online ilegal dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Wilayah Kabupaten Samosir. Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI ini diadakan di aula Kantor Bupati Kabupaten Samosir dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait pada 13 Juni 2024.
Dalam sosialisasinya, Kapolres Samosir memulai dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan pengalaman kerjanya yang pernah bersama Tim Penyidik OJK RI. Kapolres menjelaskan perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman online legal dapat dicek melalui aplikasi atau situs OJK, sementara pinjaman online ilegal seringkali menimbulkan masalah serius bagi peminjam karena tidak terdaftar di aplikasi atau situs OJK.
“Proses pinjaman online biasanya melalui aplikasi dengan menggunakan KTP untuk pendaftaran. Informasi ini digunakan pelaku untuk mengetahui identitas kita, perbankan, dan keluarga kita. Jika kita terlambat membayar, teror kepada peminjam dan keluarga akan dilakukan,” jelas AKBP Yogie Hardiman.
Kapolres juga memaparkan penanganan yang telah dilakukan terhadap kasus pinjaman online ilegal, termasuk koperasi simpan pinjam yang memiliki data sah dan izin lengkap namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya. “Beberapa perusahaan yang membantu kegiatan ilegal ini telah diamankan, dan kegiatan ini didukung oleh aplikasi serta melibatkan warga negara asing,” tambahnya.
“Kenapa Indonesia menjadi korban? Karena masyarakat kita cenderung lebih konsumtif,” ungkap Kapolres. Ia juga menyoroti kerjasama antara Polri, OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo dalam menangani kejahatan ini, termasuk kasus dengan barang bukti mencapai Rp 20,4 miliar dan kasus robot trading senilai Rp 100 miliar.
Dalam sesi tanya jawab, peserta mengajukan pertanyaan mengenai game judi slot dan larangan bank kepada peminjam yang terdaftar di pinjaman online. Kapolres menjelaskan bahwa Polri dan Kominfo telah memusnahkan sekitar 5000 aplikasi judi slot, namun aplikasi tersebut masih terus muncul karena servernya berada di luar negeri. Ia mengimbau masyarakat untuk mengawasi aktivitas keluarga dan keuangan terkait judi ini karena dapat diakses melalui handphone, laptop, dan komputer.
Mengenai larangan bank, Kapolres menjelaskan bahwa penolakan tersebut mengikuti aturan OJK. Jika ada yang merasa tidak pernah meminjam online namun ditolak oleh bank, mereka disarankan untuk berkoordinasi dengan OJK di Medan. Kapolres juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati mengunggah identitas pribadi seperti Kartu Keluarga dan KTP karena dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminjam melalui online.
Pejabat Kasi Humas Polres Samosir menyampaikan, “Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pinjaman online ilegal dan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga data pribadi.” Ia juga menambahkan, “Apabila masyarakat ingin melakukan pinjaman, lakukanlah transaksi pinjaman kepada bank atau badan usaha yang diakui negara dan diawasi oleh OJK. Untuk pinjaman online, pastikan terlebih dahulu keabsahan perusahaan atau aplikasi tersebut.”
Reporter : Candro Situmorang
