0
0
Tapanuli Tengah | Kompasnasional.com- Ketua Pelaksana Harian (Plh) DPD Partai Golkar Kabulaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Buyung Sitompul Sesalkan kantor DPD Golkar Tapteng Tapteng di usir bagaikan Kucing Kurap dan harus menumpang dirumah orang.
Hal tersebut disampaikan Buyung Sitompul saat mempertanyakan pertanggung jawaban Manohom Aritonang selaku Plt, serta Sekretaris dan Bendahara dalam acara Musda ke-X DPD Golkar Tapteng yang digelar di Pantai Hollywood Pandan di Jalan Padang Sidimpuan, Keluarahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Minggu (30/8/2020).
“Kemana Kantor Golkar, kenapa Kantor Golkar diusir dan Menompoang dirumah orang. Sebagai kantor Partai besar ini sangat memalukan. kenapa partai Golkar yang sudah puluhan tahun diusir dari kantor itu, saya tidak tau riwayatnya. Diusir, seperti kalau saya bilang bagaikan kucing kurap, disuruh keluar, sehingga menompang dirumah orang lain, tetapi status menompang. Itu bukan ada perjanjian itu disewa untuk dipakai sekian tahun,” kata Buyung.
Dikatakannya, bila satatus kantor saat ini jelas tidak menjadi masalah, berarti memiliki kewenangan untuk menggunakan Kantor itu sedemikian rupa tanpa ada ketakutan atau khawatir akan diusir.
“Ini yang menjadi pertanyaan saya tadi, baik itu pak Manohom sebagai Plt maupun Hendrik Hutagalung sebagai sekretaris baik bendahara tidak ada hadir, tidak ada yang mau mempertanggungjawabkan,” sebut Buyung.
Menurutnya, Tak ada upaya mengontrak atau menyewa satu gedung yang layak. Menumpang artinya mau diusir, mau ditutup, mau dihentikan, mau digembok, itu bisa saja terjadi. Tidak bisa berbuat apa-sebab namanya juga menumpang. Partai besar harus menumpang. Hal tersebut tidak dipikirkan Hendrik Hutagalung sebagai sekretaris.
“Malahan apa, Akbar Tanjung sebelumnya sudah mau mengirimkan dana untuk sewa kantor, tapi Sekretaris menolak, karena katanya sudah memiliki kantor, tapi kan menompang.,” katanya.
Beberapa pertanyaan dilontarkan Buyung Sitompul pada saat acara Musda berlangsung. Buyung mempertanyakan aset-aset Golkar itu kemana?, dan harus ada laporan pertanggungjawaban. Aset Golkar tersebut menjrutnya bisa berupa kendaraan roda 4, bisa roda 2, bisa Gedung, bisa tanah dan lain-lain.
“Bahkan tadi saya pertanyakan anggaran mana? Ko gak ada bendahara tadi memberi pertanggungjawaban, atau sekretaris atau pak Manohom. Mempertanggungjawabkan keuangan Golkar itu, mau itu negatif mau itu positif, harus ada rincian ada pertanggungjawaban. Tapi ketua dan Bebdahara tidak hadir dalam acara Akbar itu, acara Musda itu dalam menyampaikan pertanggungjawaban dia sebagai Plt ketua DPD Partai Golkar Tapteng. Karena kalau ini nanti diteruskan akan ada pengurus baru. Pengurus baru yang sudah harus menerima warisan-warisan lama, termasuk administrasi,” tegasnya.
Selain itu, SK pembentukan Musda tersebut juga diduga sudah tidak benar yang akhirnya menghasilkan produk yang tidak benar dan proses yang tidak benar, karena SK nya, undangannya semua ditandatangani Manohom sedangkan sampai detik ini Manohom tidak ada.
“SK panitia dimunculkan semua dari awal sampai sekarang. Saya bukan menuduh itu dipalsukan tetapi menjadi pertanyaan, kenapa pak Manohom tidak disini tapi semua SK itu ditandatangani atas nama Manohom Aritonang yang tidak ada di Pandan,” Kata Buyung.
Buyung juga meminta DPD I Probinsi Sumatera Utara untuk menarik Musda DPD Partai Golkar Tapteng. Sebab menurutnya Musda tersebut tidak mengikuti Konstitusional dan melanggar aturan partai.
Penulis : Jerry
