Home / Berita

Kamis, 22 Agustus 2019 - 23:41 WIB

Jokowi Putuskan Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur

Presiden Jokowi tinjau lokasi alternatif ibu kota di Bukit Soeharto, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kutai Kartanegara, Kalimantan TImur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman

Presiden Jokowi tinjau lokasi alternatif ibu kota di Bukit Soeharto, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kutai Kartanegara, Kalimantan TImur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman

Viewer: 599
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 21 Detik

Teka-teki lokasi pemindahan ibu kota baru perlahan semakin jelas. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan Kalimantan Timur telah dipilih menjadi lokasi pemindahan ibu kota baru.

Pernyataan ini dia sampaikan usai rapat Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
“Sudah diputuskan Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya belum,” kata Sofyan.
Sofyan menegaskan, begitu lokasi spesifik ibu kota baru ditentukan, pemerintah akan langsung mengunci tata kelola tanah melalui UU Pertanahan. Adapun UU Pertanahan ditargetkan segera dibahas DPR dalam waktu satu bulan ke depan.
“Begitu diputuskan di mana lokasinya kita kunci,” tegasnya.
Upaya pemerintah mengatur tata kelola tanah di kawasan Kalimantan Timur tak lepas dari isu spekulan tanah yang beredar. Sebab, saat ini tengah terjadi spekulan tanah di Kalimantan karena adanya rencana pemindahan ibu kota.
Sementara itu, ditemui di lokasi yang sama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menjelaskan RUU Pertanahan sudah harus segera diselesaikan. Apalagi Tjahjo bilang RUU Pertanahan ini akan dibahas di DPR.

“DPR tinggal satu bulan masa kerja ini sinkronkan semua K/L(Kementerian Lembaga). Di mana ada aturan UU yang mengatur di kementerian masing masing ini akan disatukan secara komprehensif sebagai bahan acuan membahas (daftar inventarisasi masalah) DIM. RUU ke DPR yang waktunya tinggal satu bulan,” ujarnya.Sebelumnya, pemerintah membuat dua skema untuk pemindahan ibu kota negara, pertama dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 466 triliun. Anggaran itu untuk kebutuhan lahan mencapai 40.000 hektare (ha) dan 1,5 juta jiwa terdiri dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kementerian dan Lembaga (K/L), tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.(Kumparan/AW)

Baca Juga  Danramil Sintang Kota Hadiri Penyelesaian Sengketa Tanah Tingkat Kecamatan
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Bukti Negara Hadir, PLN Salurkan Stimulus Listrik Pemerintah Rp 24,23 Triliun Saat Pandemi

Berita

DLHK Pematangsiantar Tanggapi Kisruh Terkait Limbah Tinja Dari Ruko Jalan Merdeka – Sutomo Dibuang ke Parit

Berita

Melatih Disiplin Sikap, Anggota Kodim Berikan Latihan PBB Bagi Peserta Pramuka SWK

Berita

Demi Percepatan Pembangunan, Tabagsel Sudah Sangat Layak di Setujui Menjadi Provinsi Sumteng

Berita

Hasil Tes Urine Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Positif Sabu

Berita

Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Berita

Adik Hendry Lie Didakwa Rugikan Negara Rp 300 T di Kasus Korupsi Timah
Foto ilustrasi penggunaan obat sirup

Berita

Daftar 3 Merek Obat Sirop Afi Farma Mengandung EG dan DEG Berlebihan