0
0
Asahan,Jejaknasional.com – Lima orang tenaga kesehatan atau nakes non ASN di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara akan melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta. Mereka ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Aksi ini merupakan perjuangan lanjutan setelah usulan pemberian insentif Rp 300 ribu untuk nakes gagal masuk APBD Asahan 2023.
“Total ada enam orang terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan berangkat ke Jakarta untuk menemui Bapak Presiden dan Ketua DPR RI menyampaikan kondisi dan nasib teman-teman nakes di Asahan. Kami akan berangkat jalan kaki dari depan kantor Bupati Asahan,” ujar Andiran Sulin, Jumat (25/11/2022).
Andrian sendiri merupakan koordinator aksi sekaligus aktivis yang sedari awal mendampingi perjuangan para nakes Asahan. Dijelaskan Andrian enam orang yang berangkat itu terdiri dari lima tenaga kesehatan non ASN yang berstatus dan bekerja sebagai tenaga kontrak sukarela di seluruh Puskesmas yang ada di Asahan ditambah satu orang aktivis yang mendampingi perjuangan para nakes tersebut.
“Makanya kita mau mempertanyakan hal ini langsung ke presiden hingga DPR RI. Sebab Kota Tanjungbalai yang bertetangga dengan Asahan bisa melakukan itu,” kata Andri.
Andri menyebutkan keputusan aksi dengan berjalan kaki dari Kabupaten Asahan ke Jakarta menempuh ratusan kilometer tersebut sudah bulat. Mereka juga sudah mempersiapkan mental dan fisik hingga bekal selama di perjalanan yang rencananya akan ditempuh selama hampir dua minggu.
“Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan perjalanan serta perjuangan kami dilancarkan,” terangnya.
Sebelumnya, puluhan nakes sempat menggelar aksi menginap di kantor DPRD Asahan pada Selasa (22/11) malam untuk mengawal usulan pengesahan insentif bagi tenaga kesehatan non ASN pada rapat paripurna yang digelar Rabu (23/11) kemarin. Namun mereka harus kecewa karena usulan tersebut tak dapat ditampung di dalam APBD Tahun anggaran 2023.
Bupati Asahan, Surya yang menemui ratusan nakes ini usai menggelar sidang paripurna menjelaskan alasan anggaran nakes tersebut tak bisa ditampung dalam APBD karena tak memiliki landasan payung hukum untuk penganggaran itu.
“Prinsipnya kami pemerintah daerah berupaya menampung semua aspirasi nakes ini sesuai keinginan. Kalau itu tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya saya tidak bisa paksakan. Nanti kalau dibuat itu malah jadi masalah di kemudian hari,” kata Surya.
(Hen/Dtk)
