Home / Berita / Internasional / Nasional

Jumat, 7 Desember 2018 - 13:27 WIB

Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat

Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: spectator.com.au

Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: spectator.com.au

Viewer: 527
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 45 Detik
KOMPASNASIONAL-Jakarta – Tahun lalu Komite Dekolonisasi PBB menolak petisi yang diklaim ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat, yang menyerukan referendum kemerdekaan.
Pada September 2017 menurut laporan yang dikutip dari Radio NZ pada 6 Desember 2018, petisi yang disampaikan oleh pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda, meminta PBB untuk menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran dan untuk menempatkan Papua Barat kembali pada agenda dekolonisasi.
Namun komite dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai “Non-self Governing Territory”. Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Pada 1946, sejumlah anggota PBB mengidentifikasi sejumlah wilayah di bawah pemerintahan mereka yang belum mampu memerintah sendiri dan memasukkannya ke dalam daftar PBB. Sebagai hasil dari proses dekolonisasi selama beberapa tahun setelahnya, banyak dari wilayah-wilayah tersebut dihapus dari daftar PBB.
Hal ini mendesak pemerintahan yang berkuasa untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi dan menjamin hak-hak yang tidak dapat dicabut dari masyarakat Non-Self Governing Territory untuk sumber daya alam mereka, termasuk tanah, dan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan kendali atas pengembangan sumber daya tersebut di masa depan, dan meminta pejabat pemerintah berkuasa untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak milik masyarakat di Wilayah tersebut.
Berdasarkan data terakhir dari Sekretariat PBB 2017 terkait Non-Self Governing Territory, saat ini ada 17 wilayah yang masuk daftar Non-Self Governing Territory, beberapa di antaranya adalah Guam, New Caledonia, Gibraltar, Cayman Island, Bermuda dan lainnya.
Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus dan Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi, dan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik. Abc.net.au melaporkan ketua komite tidak menerima petisi atau laporan dan menyebutnya palsu.
Ramirez juga mengatakan bahwa komite itu menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, yang menguasai bagian barat Papua pada 1969.
Dalam sebuah pernyataan, perwakilan PBB di Indonesia, Triansyah Djani, yang duduk di komite, menyebut petisi Wenda untuk kemerdekaan Papua Barat sebagai propaganda tipuan dan separatis.(TempoCo/AW)
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%
Baca Juga  Agincourt Resources Wujudkan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Menuju PROPER HIJAU

Share :

Baca Juga

Gaya Hidup

Asli Gila, Perut Pria Ini Nyaris Meledak, Ngaku Sebagai Sebuah Tantangan, Tidak Takut Sama Kematian

Berita

Terkait Jenazah Wanita Dimandikan Petugas Pria di RSUD Djasamen, Direktur RSUD Djasamen Mohon Maaf

Berita

Berita Tapsel. Bupati Tapsel Lepas Pendistribusian Logistik Pemilihan Pilkada Tapsel 2020

Berita

Bupati Pilih Desa Yang Ekonominya Sulit Sebagai Sasaran Lokasi Kurban Pemkab Tapsel

Arsip

Obama Desak Israel Segera Berdamai Dengan Palestina

Berita

Dana Tunjangan Sertifikasi Belum Cair, Ribuan Guru di Disdik Pematangsiantar Menjerit

Berita

Silaturahmi dan Sosialisasi Club Motor Yamaha RX King Melawi (RKM)  Dengan Kasat Lantas Polres Melawi*

Berita

Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty Menerima Kunjungan Wakil Komandan PGK Polis Diraja Malaysia Sarawak