Viewer: 679
0 0

Home / Berita

Rabu, 2 Desember 2020 - 20:36 WIB

GUBERNUR KALBAR BERSAMA KEPALA BPKP KALBAR TANDA TANGANI NOTA KESEPAKATAN

Viewer: 680
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 29 Detik

Kompas Nasional.com | PONTIANAK KALBAR- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. beserta Kepala BPKP Kalbar Dikdik Sadikin, Ak., M.Si menghadiri sekaligus menandatangani Nota Kesepakatan Antar Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalbar di Ruang Analisa Data (DAR/Data Analytic Room) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (02/12/2020).

Nota Kesepakatan yang ditandatangani Gubernur Kalbar dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Kalbar, disaksikan langsung secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian dan juga Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh.

Dalam wawancaranya, Kepala BPKP Kalbar, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Perwakilan BPKP dan Gubernur di masing-masing provinsi untuk menandatangani Nota Kesepakatan yang dilakukan oleh Mendagri dan Kepala BPKP Pusat.

Baca Juga  8 Upaya PLN Kurangi Emisi Karbon Bakal Dipamerkan dalam SOE International Conference 

Tujuan dari kegiatan ini melakukan kolaborasi antara Kemendagri dan BPKP Pusat dalam menyinergikan hal pengawasan terhadap kondisi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Intinya kita melakukan kolaborasi antara Kemendagri dan BPKP RI, Kemendagri mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasannya sampai ke pemda, sedangkan BPKP sebagai internal Presiden,” ungkap Dikdik Sadikin.

Selanjutnya Gubernur Kalbar berharap tahun 2021 realisasi pelaksanaan dari perencanaan pembangunan bisa berjalan lebih awal dan meminta pendampingan dari BPKP dan Korsupgah KPK karena merupakan kegiatan strategis.

Baca Juga  Motivasi Semangat Belajar, Satgas Yonif Mekanis 643 Beri Bantuan PAUD Wanara Sakti

“Contoh rumah sakit dipantau oleh BPKP dan sudah disampaikan Korsupgah KPK supaya diperhatikan, kemudian ada beberapa lagi seperti misalnya pusat sertifikasi itu juga perlu perhatian,” harap Gubernur Kalbar.

Perlunya pendampingan dari BPKP untuk belanja Covid-19 baik dibidang kesehatan maupun dibidang peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat dan sebagainya.

“Yang paling penting strategis itu harus benar-benar berjalan cepat dan kualitas harus diperhatikan, yang paling utama adalah kualitas seperti gedung dan jalan,” kata H. Sutarmidji.

Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur Prov. Kalbar, Kepala Biro Hukum beserta Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar.

Hasnan Sutanto

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Rakernis Fungsi Harkam Polda Kalbar TA 2022 Resmi Dibuka

Berita

Ini Cerita Ashanty yang Baru Lulus S2 dengan Nilai A

Berita

DEMA SU Gelar Aksi Desak Penangkapan Mafia Judi di Samosir

Berita

Keluarga Korban Penganiayaan Anak Dibawah Umur Laporkan Pelaku ke Polres Simalungun

Berita

Ibnul Choir Siregar : Pelaksanaan Musda Menjadi Forum Politik Demokrasi Yang Sehat 

Berita

Wawako P.Sidempuan Hadiri Rapat Percepatan Penurunan Stunting

Arsip

Asahan

Hari Bhayangkara ke 74 Polres Asahan Bagikan Nasi Bungkus Pada Pengguna Jalan