Home / Berita

Senin, 4 Oktober 2021 - 20:46 WIB

Disinyalir Ada Praktik Mafia di DPKLH Halsel Hingga Tutupi Dokumen

Viewer: 761
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 20 Detik
Kantor DPKLH Halsel (Foto Internet)

Halsel – Kompas Nasional | Disinyalir ada praktik mafia di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKLH) Kabupaten Halmahera Selatan hinga menyembunyikan dokumen AMDAL, UKL-UPL sejumlah perusahan.

Hal ini diungkapkan Kabid Lingkungan Hidup, Badri Hi Dodou kepada Kompas Nasional saat ditemui diruangan kerjanya, Senin (4/10/2021)

“Saya baru bertugas sekitar 2 Bulan disini dan untuk saat ini saya tidak kantongi dokumen AMDAL, dan UKL-UPL perusahan yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Selatan,” ungkapnya

Badri kemudian menyebut bahwa ada sejumlah oknum di DPKLH Halsel yang sengaja menyembunyikan dokumen AMDAL dan UKL-UPL perusahan.

Baca Juga  Tingkatkan Sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, PLN UP3 Ketapang Siap Sukseskan Gelaran MTQ ke XXX

“Sudah pasti DPKLH sendiri mengantongi dokumen AMDAL, UKL-UPL setiap perusahan, namun ada oknum-oknum yang sengaja menutupi itu,” sesalnya.

Namun saat ditanya terkait pengakuannya, dirinya enggan menyebutkan nama sejumlah oknum yang sengaja menutupi data dokumen tersebut.

“Tidak usahlah sebut oknum-oknum itu. Saya ini baru jabat jangan sampai Saya dinilai ganggu mata pencarian mereka,” tuturnya dengan nada tertawa.

Bahkan dirinya menyesalkan sikap beberapa oknum di DPKLH yang tidak memberikan data dokumen perusahan.

“Jangankan dokumen lingkungan, bahkan nama-nama perusahan di kawasan Obi saja sebagian besar Saya belum tau,” sesalnya.

Baca Juga  Tersangka Pembunuh Jamal Khashoggi, Tewas dalam Kecelakaan di Riyadh

Dirinya bahkan menyebutkan, bahwa di Obi sendiri baru dua perusahan yang memberikan dokumen AMDAL ke DPKLH Halsel.

“Perusahan besar seperti Harita Nikel dan Wanatiara sendiri karna covid akhirnya dari DPKLH belum melakukan pengawasan, namun laporan terkait AMDAL sudah masuk ke DPKLH ,”ungkapnya.

Sementara sambung Badri, sebagian besar perusahan industri skala menengah yang beroperasi di Kabupaten Halmahera belum mengantongi dokumen UKL-UPL.

“Untuk dokumen perusahan seperti pertambangan rakyat yang ada di Anggai belum masuk ke DPKLH,” tandasnya. (FIK)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Ditagih Uang Kontrakan, Edwin Ditemukan Tewas Cuma Kenakan Celana Dalam

Berita

Kapolres Melawi Lakukan Pengawalan Unjuk Rasa Petani Plasma , PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) Dengan Tetap Taat Prokes

Berita

Bupati Samosir Secara Resmi Membuka Kegiatan Promosi Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Samosir Sebagai Lokus 2021

Asahan

Personil Danramil 10/SK Giat Komsos TMMD di warung – warung di Dua Desa Kecamatan Sei Kepayang

Berita

Firli Bahuri Absen Dipanggil Polda Metro Terkait Kasus SYL Diperas

Berita

Smkn 1 Bangkinang Adakan Kegiatan Sedekah Kompetensi

Berita

Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Penghasilan di 2025

Asahan

Tim Putri FHI Asahan Juara 1 Selekda Hockey Outdoor Sumut