0
0
Halsel – Kompas Nasional | Barisan Muda Salawaku (BSM) dinilai tidak selektif mengundang narasumber dalam dialog paska 100 hari kerja pemerintahan Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba yang digelar di Caffe Fatimah Selasa (07/9/) malam lalu.
Hal ini diungkapkan Ketua DPC LSM Laskar Merah Putih Halmahera Selatan, Alim Rahman, Jum’at (10/9/2021)
Pasalnya, dialog yang menghadirkan pembicara dari Politisi Partai Gelora Husen Said, Ketua tim Smart City Syamsuddin Abas, Kabid Sosbud Bappeda Yudi Eka Prasetia yang di pandu oleh Berly Marten itu berjalan alot paska materi yang disampaikan Husen Said diketahui melenceng dari kebijakan pemerintahan Bupati Usman-Bassam.
Menurut Alim, dialog yang mengambil tema potret 100 hari kerja Usman-Bassam tersebut sangatlah tepat hanya saja mediator kegiatan yakni Barisan Muda Salawaku (BMS) tidak selektif dalam mengundang narasumber.
“Saya agak tidak sependapat Husen Said hadir sebagai pemantik atau pembicara, kehadiran dia disana sebagai apa dengan kapasitas apa?,” tutur Limpo sapaan akrab Alim Rahman.
Ia menyesalkan ketika BMS menghadirkan mantan anggota DPRD Halsel satu periode itu karena dianggap tidak membawa representasi apapun.
“Beda kalau Husen Said adalah anggota dewan aktif” cetusnya.
Menurutnya, alasan tidak tepatnya Husen Said dijadikan pembicara dikarenakan secara eksternal, informasi yang bersumber darinya tidak bisa dijadikan rekomendasi.
“Jadi saya setuju dengan ruang klarifikasi yang disampaikan pak Bupati malam itu,” katanya.
Padahal, mestinya bobotan diskusi yang dibicarakan pada selasa malam itu adalah bagaimana para pemantik melihat hari ini, berikut dan kedepannya soal Smart City.
Selain itu, objek diskusi malam itu seharusnya adalah tentang refleksi 100 hari kerja dimana banyak hal yang perlu di diskusikan tentang bagaimana persoalan sosial, masalah tambang di desa kusubibi, kinerja Bupati dan wakil bupati saat melakukan sidak, program perikanan bahkan soal Huntap di daratan Gane dan yang lainnya.
Sebab kata Alim, poin-poin tersebut yang semestinya dibahas saat diskusi sehingga objek nya sesuai tema dialog.
“Sementara Smart City sendiri belum bisa di evaluasi karena masih dalam konteks Blue Print. Apanya yang mau di evaluasi?” tanya pria yang disapa Limpo itu.
“Soal anggaran 7 triliun ini nampak sekali fanatisme dari Husen Said dan dia tidak pantas membuka ruang itu” tegasnya.
Menurutnya lagi, ruang tentang 7 triliun tidak masuk kedalam objek Smart City melainkan sebagai opini politik.
Sementara Smart City adalah opini rill program pembangunan yang sementara jalan dibawah pemerintahan Usman-Bassam.
“Jadi tidak pas Husen Said hadir sebagai pemantik bahkan tidak ada korelasi soal Smart City dan 7 triliun” pungkasnya.
(FIK)
