0
0
Halsel, Maluku Utara – Salah satu guru honorer di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) angkat bicara atas “mengguritanya” praktik mafia pungutan liar di Kementrian Agama (Kemenag) Halsel.
Dari pengakuan guru honorer salah satu Madrasah Tsnawiah di Halsel, bahwa ada sejumlah pegawai di lingkup Kemenag Halsel melakukan pungutan dengan meminta uang puluhan juta rupiah sebagai biaya administrasi pengurusan K3 agar diangkat sebagi Pegawai Negri Sipil (PNS) Kemenag.
“Dijanjikan bakal diangkat jadi CPNS Kemenag lewat program Kategori Tiga atau K3 di Tahun 2018, saya pun diminta membayar uang administrasi sebesar 20 juta rupiah guna keperluan pengurusan SK CPNS,” kata FS salah satu guru honorer saat ditemui di rumahnya.
Dengan dalih K3, kata FS, dirinya pun tak pikir panjang dan langsung membayar uang tersebut ke salah satu pegawai di kemenag Halsel.
Bahkan dari pengakuan FS, hal ini juga dialami sejumlah guru honorer lainya, dengan berdalih sebagai uang administrasi para guru honorer yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun itu pun terpaksa memberikan uang ke salah satu pegawai kemenag Halsel dengan harapan diangkat sebagai PNS Kemenag.
“Kalau di sekolah kami, ada beberapa guru honorer alami hal yang sama namun nominal pembayaran itu bervariatif ada yang 15, 20 dan 25 Juta, katanya nominal sesuai lulusan pendidikan dan lamanya honor,” ungkapnya.
Setelah mengetahui tidak ada program K3, FS pun berharap agar uang para honorer segera dikembalikan dengan jumlah yang utuh.
“Tidak tau lagi mau bilang apa, tapi saya berharap agar uang kami segera dikembalikan dengan utuh,” ucapnya dengan raut wajah memelas.
Terpisah, Kankemenag Halsel, La Sengka La Dadu mengatakan, bahwa tidak ada program CPNS K3 di Kementrian Agama. Namun soal pungutan K3 yang beredar di masyarakat dirinya menegaskan bakal menindak tegas jika ada oknum pegawai kemenag Halsel yang melakukannya, sebab perbuatan tersebut merusak nama baik instansi.
“Kalau ada korban datang kemari melapor dan kemudian pelaku itu pegawai Kemenag, saya akan panggil suruh kase pulang uang dengan berdasarkan bukti yang ada,”kata Kankemenag saat ditemui disela-sela kesibukannya, Senin (29/11/2021)
Bahkan pihaknya tidak segan-segan untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian jika memiliki barang bukti.
“Jika tidak kembalikan maka bukti yang ada itu saya bawa ke polisi, karena itu sangat mencemarkan nama baik kantor,” tandasnya. (FIK)
