0
0
Misi pasukan Filipina menyelamatkan para sandera Abu Sayyaf berakhir tragis. 18 prajuritnya gugur disergap, sementara lebih dari 50 orang terluka. Gerilyawan Abu Sayaf memang tak bisa dianggap enteng. Mereka punya pengalaman dan kemampuan perang gunung hutan yang bagus.
Namun jika ditugaskan, TNI yakin bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna mengaku TNI siap tempur kapan saja.
Menurut Marsekal Agus, TNI AU memiliki kemampuan melacak keberadaan satu orang lewat satelit. Seperti dalam film-film perang, kemana pun orang itu pergi bisa terdeteksi.
“Kita punya kemampuan untuk itu, terutama kemampuan surveillance, karena kita mampu memantau gerak orang pada satu titik. Gerakan itu mau dia sembunyi di mana saja kita bisa tangkap,” jelasnya.
Namun menurutnya TNI belum bisa bergerak karena masih menunggu izin dari Filipina. Dia menyerahkan sepenuhnya hal ini pada pemerintah RI dan Filipina.
Sementara itu Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Kol Inf Andi Gunawan menegaskan TNI tak khawatir melihat kemampuan para milisi Abu Sayyaf. Menurut Andi, bertempur di gunung hutan merupakan salah satu ketrampilan TNI yang sudah sangat terlatih.
Menurutnya TNI turut berduka cita atas gugurnya sesama prajurit di medan tugas. Namun peristiwa itu menjadi pelajaran agar jangan sampai menimpa prajurit TNI dalam operasi.
“Kita punya 1001 cara, bertugas harus menang, tidak boleh kalah. Kita tidak boleh lengah,” terangnya.
Andi menambahkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI memiliki tujuh kemampuan. Mereka mampu membebaskan tawanan yang ada di laut, gedung, hutan, bus, kereta api, pesawat dan kapal laut.
Unsur-unsur pasukan itu antara lain: Sat-81 Kopassus, Denjaka TNI AL dan Sat Bravo TNI AU. Tentu jika ada perintah, pasukan bisa digerakkan. Termasuk misi pembebasan sandera dari tangan Abu Sayyaf.
Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis 10 WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf segera pulang dengan selamat. Indonesia sudah berkomitmen untuk membebaskan mereka, namun enggan memenuhi permintaan tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.
Hingga kini, Indonesia fokus terhadap pembebasan sandera 10 WNI. Namun, tak ada pengalokasian dana dari APBN untuk menuruti permintaan tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.
“Pemerintah tidak pernah bicara tebusan,” tegas JK.
Namun, JK tidak melarang jika perusahaan tempat 10 WNI yang disandera tersebut menyiapkan uang tebusan. Sebab, tindakan tersebut akan beriringan dengan upaya yang dilakukan pemerintah (mdk|dwk)
