0
0
Jakarta, JejakNasional – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Total ada 11 orang yang terjaring, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan Mohammad Yulian Akbar. Kasus ini terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa outsourcing. Ini fakta-faktanya.
Fadia Diterbangkan ke Jakarta Usai OTT
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadia disebut langsung dibawa ke Jakarta.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dimintai konfirmasi lewat pesan singkat membenarkannya.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati (Pekalongan),” kata Budi, Selasa (3/3/2026).
“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” sambungnya.
Respons Golkar
Ketua DPD Golkar Jateng, Mohammad Saleh, buka suara soal kejadian yang menimpa kadernya itu.
“Kami dapat berita di media online terkait Bu Fadia,” ucap Saleh melalui pesan singkat kepada wartawan.
“Kami menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita tunggu aja hasil dari proses penyelidikan dalam 1×24 jam dari KPK,” imbuhnya.
Terkait pendampingan hukum untuk Fadia, Saleh menyebut hal itu bisa diberikan jika ada permintaan dari Fadia.
“Kami akan menunggu dari permintaan dari Bu Fadia jika memang membutuhkan pendampingan hukum. Tentu semuanya nanti akan kami laporkan ke DPP Golkar jika sudah ada update terkini dari KPK,” ujarnya.
Pejabat Pemkab Diperiksa KPK
Sementara itu sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan diperiksa KPK di Mapolres Pekalongan Kota. Pemeriksaan diduga buntut operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Pantauan wartawan, sejumlah mobil dinas pelat merah tampak terparkir di halaman Mapolres Pekalongan Kota. Setidaknya ada lima mobil pelat merah milik jajaran Pemkab Pekalongan.
Empat mobil dinas terparkir di halaman mapolres dan satu lainnya parkir di pinggir Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan. Mobil-mobil ini, di antaranya Toyota Rush G 1269 XB, Toyota Avanza G 1090 XB, Toyota Rush G 1223 XB, Toyota Rush G 84 B, dan Toyota Rush G 1256 XB.
Dari informasi, setidaknya ada empat pejabat tinggi Pemkab Pekalongan sedang menjalani pemeriksaan di gedung Mapolres lantai dua. Tiga pejabat diketahui adalah kepala dinas dan satu kepala bagian.
Wabup Enggan Berkomentar
Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Sukirman enggan memberikan komentar soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
“Maaf, belum bisa komentar, nanti saja,” kata Sukirman seusai menghadiri acara di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang., Selasa (3/3/2026).
Sukirman sebelumnya sempat menghindari awak media. Ia pun meminta awak media menunggu pernyataan resmi dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi.
“Nunggu Pak Gub saja, nggih,” ujarnya.
Pejabat Pemkab Dibawa ke Jakarta
Sejumlah Pejabat Dibawa ke Jakarta Usai Diperiksa KPK di Mapolres Pekalongan Kota
Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan marathon terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Mapolres Pekalongan Kota. Usai pemeriksaan, sejumlah pejabat dibawa ke jakarta dengan menggunakan bus.
Hal tersebut dikatakan Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, Selasa Sore (03/03). Menurut Riki, pihaknya hanya memfasilitasi tempat bagi KPK.
“Mereka memohon kepada kami untuk meminjam tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat, baik mungkin Sekda Kabupaten Pekalongan dan beberapa Kepala Dinas. Dan informasinya ada juga dari pihak camat,” Kata Riki.
Saat dilakukan pemeriksaan tersebut, diakuinya memberikan pengamanan ketat sejak Senin Malam (2/3). Usai menjalani rangkaian pemeriksaan intensif di aula Polres, rombongan pejabat tersebut akhirnya diberangkatkan menuju Jakarta pada Selasa sore (3/3) dengan menggunakan bus.
“Iya, baru saja hari ini diberangkatkan beberapa pejabat, berangkat menggunakan bus ke Jakarta,” katanya.
Gubernur Sebut Jadi Pembelajaran
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Menurutnya, hal itu jadi pembelajaran bagi kepala daerah.
“Kita juga prihatin sekali ya, tapi prinsip kita menghormati dari penyidikan yang dilakukan oleh KPK,” kata Luthfi di Kantor Pemprov Jateng, Selasa (3/3/3026).
“Secara tidak langsung pembelajaran bagi kita semua, sebagai pejabat publik harus clear dan good government,” lanjutnya.
Ia mengaku sudah berpesan kepada para kepala daerah di Jateng untuk lebih berhati-hati dan tidak melanggar hukum.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih, tidak melanggar hukum. Itu yang paling pokok,” tegasnya.
“(Ada 2 bupati tertangkap KPK, bagaimana tanggapannya?) Tergantung personelnya. Yang jelas kan itu kembali kepada personelnya,” sambungnya.
11 Orang Diamankan
KPK mengamankan total 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.
“Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut, ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).
Sejumlah pihak swasta juga dibawa. Salah satunya dari pihak rumah sakit yang ada di Pekalongan.
“Termasuk juga pihak-pihak yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa itu, artinya dari dinas. Juga ada Sekda, ada juga dari rumah sakit ya,” ujarnya.
Budi menjelaskan pihaknya akan memeriksa 11 orang tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan KPK.
Pengadaan Jasa Outsourcing
KPK menyebut OTT ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan. KPK menduga ada kongkalikong dalam pengadaannya.
“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo.
KPK belum menguraikan detail kasus tersebut. Dia mengatakan ada vendor yang diduga telah diatur untuk memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa.
“Ada sejumlah pengadaan ya yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga diatur, dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang ya untuk deliver barang ataupun jasa di Pemkab Pekalongan. Termasuk pengadaan outsourced itu ya, pengadaan, apa, tenaga pendukung ya dalam, apa, pengelolaan di Pemkab Pekalongan dan bisa ada di beberapa dinas,” ujarnya.
KPK Sita Mobil-Uang
Barang bukti yang diamankan KPK di antaranya barang bukti elektronik hingga mobil.
“Di antaranya memang BBE (barang bukti elektronik) juga diamankan gitu kan, ada kendaraan juga yang diamankan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026)
KPK juga menghitung barang bukti uang. Budi menyebut barang bukti uang itu akan dicek.
“Untuk uang nanti akan kita cek ya. Sedangkan BBE dan juga kendaraan menjadi salah satu barang bukti yang diamankan,” katanya.
Budi menyebut barang bukti yang dikumpulkan masih dalam perjalanan. Barang bukti tersebut masih dalam perjalanan dari Pekalongan menuju Jakarta.
(YA/JJN)
