0
0
Jakarta, jejaknasional.com – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menilai pihak pemohon tidak serius lantaran tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024.
Hal itu disampaikan Saldi saat memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan terkait Provinsi Jawa Timur sebagai Ketua Panel II di Gedung MK RI 2, Jakarta, Senin (29/4).
“Masih ada dua permohonan yang tadi kita panggil belum datang. Yang kuasa atau prinsipal permohonan nomor 245, tidak ada ya? Ini kalau tidak ada senang termohon tidak perlu merespons. Ini berarti tidak serius, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Permohonan nomor 235, tidak ada juga ya? Sudah dua ini. Jadi 235 juga tidak hadir, dianggap tidak serius, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah,” ujar Saldi.
Setelahnya, Saldi menyatakan penyampaian permohonan Provinsi Jawa Timur dianggap selesai. Ia mengatakan Mahkamah pun menunggu penyampaian jawaban termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu.
“Jadi jadwal penundaan untuk semua perkara yang hari ini dianggap telah menyampaikan permohonannya, kecuali yang dua tadi, sudah tidak lanjut lagi, itu sidang berikutnya diperkirakan hari Senin,” kata Saldi
Saldi menerangkan agenda berikutnya adalah penyampaian jawaban termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu.
“Estimasinya Senin, 6 Mei 2024. Nanti jadwal fix-nya akan diberitahu. Jadi, Senin 6 Mei 2024, jadwal fix jam masing-masing akan diberitahu kemudian. Ini yang terkait dengan Jawa Timur. Nanti akan ada pemberitahuan resmi dari Kepaniteraan Mahkamah,” imbuh dia.
Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com dari laman MKRI, permohonan nomor 235 itu diajukan oleh Sigismond B. w Notodipuro selaku pemohon. Dia adalah Caleg DPR RI Jawa Timur VIII. Dia menunjuk M. Yasin sebagai kuasa hukum pada perkara ini. Sementara itu, permohonan nomor 245 diajukan oleh Bernat Sipahutar. Dia adalah caleg DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
(YA/JJN)
