0
0
Jakarta, jejaknasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena ASN sibuk mengurusi surat pertanggungjawaban (SPJ). Dia meminta sistem pelaporan anggaran dirombak.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakernas Korpri 2023 di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (3/10/2023). Jokowi awalnya mengatakan harus ada tolok ukur yang jelas bagi kinerja ASN.
“Saya sering sudah menyampaikan ke MenPAN-RB, harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku kerap menemukan ada guru hingga kepala sekolah yang bekerja hingga malam hari demi mengurusi SPJ, bukan menyiapkan bahan ajar. Oleh karena itu, dia meminta sistem pelaporan anggaran dirombak.
“Saya pernah ke daerah, saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampai malam-malam urusan apa, saya cek. SPJ. Bukan urusan menyiapkan-merencanakan kegiatan belajar-mengajar, tapi urusannya SPJ. Oleh sebab itu, saya balik ke sini saya sampaikan ke Menkeu, ‘Bu, ini sistem harus dirombak, harus diubah sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ’,” ujarnya.
Jokowi memahami SPJ bersifat wajib. Namun dia mengatakan agar prosedur pelaporannya diperpendek.
“SPJ wajib, iya. Tapi jangan sampai prosedur 43 step. Itu belum anaknya. Karena dari pusat cuma 43 begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten dan sampai kota bisa sampai 120-an step, beranak pinak. Benar nggak? Siapa yang bilang tidak benar, tunjuk jari. Saya beri sepeda. Karena kenyataannya seperti itu,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta tolok ukur dan hadiah bagi ASN yang kinerjanya baik. Dia meminta MenPAN-RB merumuskan hal itu.
“Sekda nggak bisa diangkat kalau dia nggak bisa menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten 6 koma. Ukurannya gitu. Bukan ukurannya SPJ. Repot kalau seperti itu. Kejebak dalam sistem seperti itu. Ukurannya lagi apa? Inflasi. Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi apa? Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3, berarti nggak kerja. Tiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur. Itu Pak MenPAN harus dirumuskan setelah UU ASN jadi. Sehingga kita berubah betul karena dunia sekarang ini berubahnya cepat sekali,” ujarnya.
(YA/Dtk)
