Home / Berita

Jumat, 5 Agustus 2022 - 09:52 WIB

Langgar Kode Etik dan Hukum Acara Pidana, LBH Gerak Indonesia Laporkan 3 Hakim PN Tarutung ke Mahkamah Agung

Viewer: 505
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 46 Detik

Kompas Nasionall l PEMATANGSIANTAR-Jusniar  Endah Siahaan S.H, advokat dan penasehat hukum dari kantor LBH Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Indonesia, Jalan Melanthon Siregar, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, menyurati Ketua Mahkamah Agung RI Cq Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tertanggal 02 Agustus 2022 dengan Nomor 60/LBH GERAK/VIII/2022 perihal: Laporan pelanggaran kode etik dan hukum acara pidana.

“Kami menyampaikan laporan pelanggaran kode etik dan hukum acara pidana yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa perkara pidana nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Trt dengan terdakwa JANS,” kata Jusniar Endah Siahaan didampingi Jaepri Kana Sitepu, S.H, Lely Suryani Silalahi, S.H, Galaxy Sagala, S.H, Swandy Sihombing, S.H, dan Wijaya Sinaga, S.H, Selasa (3/8/22).

Melalui surat tersebut, LBH Gerak Indonesia melaporkan tiga hakim yakni Natanael SH, Ester Wita Simanjuntak SH, dan Glory Audina Renta Carolina Silaban SH.

Baca Juga  Usai Di Lantik Kapolresta Pontianak Kota Kunker Dan Silaturahmi Ke Jajaran Forkopimda

Lebih lanjut, Jusniar Endah Siahaan menyampaikan pada persidangan awal, 5 Juli 2022, dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum, dinyatakan panitera pengganti Anugerah Gultom, bahwa ketua majelis hakim Natanael S.H tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan, pemeriksaan setempat.

“Sidang diundurkan hingga pukul 17.00, yang hanya dihadiri dua hakim anggota, dan sidang dipimpin Ester Wita Simanjuntak SH. Sidang berjalan tidak pada agenda pembacaan dakwaan, hakim anggota malah membuka sidang dengan agenda pemeriksaan surat kuasa dari penasehat hukum,” kata Jusniar Endah Siahaan yang menegaskan bahwa hal tersebut melanggar Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam Pasal 153 dan 155 KUHPidana.

Baca Juga  Momentum Bersejarah, PBFI Kabupaten Simalungun Resmi Terbentuk

Kemudian, persidangan diundurkan pada 6 Juli 2022 yang sudah diagendakan untuk pembacaan dakwaan, kembali diundurkan oleh Ester Wita Simanjuntak dengan alasan ketua majelis hakim cuti.

Menurut Jusniar Endah Siahaan, pihaknya sudah berulangkali menyampaikan keberatan, namun ditolak dengan alasan yang tidak jelas. 

“Karena keberatan kita ditolak, untuk menghadirkan korban dan saksi dalam persidangan, kami walk-out,” kata Jusniar Endah Siahaan.

Kemudian, tanpa didampingi penasehat hukum terdakwa, persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan korban, saksi dan terdakwa.

“Padahal sudah merupakan ketetapan bahwa terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun penjara harus didampingi penasehat hukum,” kata Jusniar Endah Siahaan yang meminta dalam suratnya, agar Mahkamah Agung menindaklanjuti laporan tersebut.

Toni Tambunan.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Dompet Indah Halimah Putri Korban Sriwijaya Air Ditemukan, Isinya Lengkap, Uang Masih Utuh

Berita

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa Membuka Pelatihan Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi ASN

Berita

Penataan Pontianak Utara Selain di Bangun Rumah Sakit juga Jadi Kawasan Wisata

Berita

Walikota Psp Hadiri Penandatanganan Kerjasama Kemitraan PMA Dan PMDN Dengan UMKM

Berita

Di Gelar Secara Virtual Rapat Koordinasi TNI Polri Di Kalbar Bahas Kesiapan Pilkada Dan Penangan Covid-19

Berita

BUPATI SINTANG BUKA FGD SOAL DAMPAK PERKAWINAN ANAK

Berita

Mantap! Tiga Putra Daerah Wakili Tapsel Pada MTQ Korpri Tingkat Sumut

Berita

Polda Kalbar Laksanakan Operasi Bina Karuna Kapuas 2022 dan Gencarkan Imbau Warga Cegah Karhutla