Home / Berita

Selasa, 16 November 2021 - 19:01 WIB

Nalayan Menjerit, DKP Halsel Dinilai Lakukan Pembiaran Rompong Ilegal

Viewer: 603
0 0
Terakhir Dibaca:2 Menit, 8 Detik
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan (Foto Internet)

Halsel – Kompas Nasional | Kabarnya sejumlah nelayan di Kecamata Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menjerit dengan kehadiran rompong yang berada di pintu masuk perairan Babating.

Pasalnya rompong yang diketahui milik salah satu pengusaha yang berada di desa Panamboang dengan jumlah rompong sebanyak 11 unit tersebut mengancam pendapatan para nelayan bagang yang berada di Kecamatan Botang Lomang.

Kepada media ini, Ketua Koperasi Nelayan Nusa Mandiri Muhamad Ikbal mengatakan, kehadiran rompong yang berada di pintu masuk perairan Babating tersebut membuat para nelayan bagang di pesisir kecamatan Botang Lomang menjerit karena pendapatan ikan menurun.

Bahkan lanjut M Ikbal, keresahan masyarakat kurang lebih sudah 7 Bulan, namun dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halsel sendiri dinilai melakukan pembiaran.

“Dari DKP sendiri melakukan pembiaran terhadap rompong yang beroperasi di perairan Babating,” ungkap M Ikbal, Selasa (16/11/2021)

M Ikbal juga mengatakan, menurunnya hasil nelayan di sejumlah desa di Kecamatan Botang Lomang telah memicu kemarahan masyarakat, untuk itu mewakili masyarakat nelayan maka pihaknya hanya ingin melakulan memediasi agar masalah tersebut segera diselesaikan.

Baca Juga  Kampanyekan Anti Karhutla Bhabinkamtibmas Polsek Badau Himbau Masyarakat

“Kepala desa dan ketua kelompok nelayan menelpon saya dan marah-marah di sebabkan hasil rapat dan berita acaranya belum diserahkan oleh dinas, sehingga kami datangi kabid tangkap untuk pertanyakan ini apakah berita acara rapat di hari kamis kemarin sudah ada atau belum,”ungkapnya.

Ketua Koperasi Nelayan Nusa Mandiri Muhamad Ikbal saat diwawancarai di depan kantor DKP Halsel

Selain itu kata M Ikbal, keberadaan 11 rompong di perairan Babating diduga ilegal karena setelah di cek dari data Kesyahbandaran Babang ternyata kehadiran sejumlah rompong tersebut tidak terkaver.

Padahal, keberadaan sejumlah rompong di perairan Babating harusnya mendapat rekomendasi dari Kesyahbandaran Babang barulah izin di keluarkan dari Provinsi.

Selain diduga ilegal, tambah M Ikbal, sebagai lembaga yang menaungi masyarakat nelayan, DKP Halsel terkesan melakukan pembiaran.

Baca Juga  Sukseskan Program Vaksinasi Babinsa 03/Tebas Serda Ardi Terus Lakukan Pengawalan.

“Untuk itu kami juga minta tindak lanjut dari DKP Halsel agar rompong tersebut di jauhkan dari wilayah operasi bagang nelayan,” pinta M Ikbal.

Terpisah, Kabid Tangkap DKP Halsel, M Rahman La’ayu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, bahwa keluhan masyarakat itu memang benar adanya, namun dirinya telah melakukan mediasi antara pemilik rompong dan masyarakat setempat.

“Kami sudah tindak lanjuti, bahkan sampai membuat surat kepada pemilik rompong dan keterwakilan masyarakat untuk datang di kantor lakukan penyelesaian,” tuturnya.

Padahal, lanjut M Rahman, permasalahan semacam ini harus di selesaikan ke Dinas Perikanan Provinsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 24 Tahun 2014 dimana kewenagan laut itu sudah menjadi kewenangan Provinsi.

“Untuk menjaga ketertiban masyarakat nelayan maka kami lakukan mediasi saja dulu, jika tidak ada jalan keluar maka kita serahkan ke Provinsi,” pungkasnya. (FIK)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Wakil Bupati Kapuas Hulu Menghadiri Pertemuan Multi Pihak Forum Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum

Berita

SANGKAL PUTUNG PATAH TULANG WARISAN BUDAYA ASLI INDONESIA BAPAK ANSOR

Berita

Diduga Selewengkan Dana Desa, Proyek Jalan di Desa Pardomuan Disinyalir Fiktif dan Tumpang Tindih

Berita

Sat Narkoba Polres Siantar, Amankan David Saragih Bersama 1,5 Kilo Ganja

Berita

Rapuh Termakan Usia, Satgas Pamtas 407 Bersama Warga Kerja Bhakti Renovasi Jembatan*

Berita

PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Usul 2 Nama

Berita

Sosialisasi Peran dan Fungsi FKUB Kamtibnas di Kota Padang Sidempuan

Berita

Berbagai Elemen Organisasi Kepemudaan Kota Singkawang Bagikan 1500 Takjil Dan Masker Kepada Masyarakat.