1
0
HALSEL – Kompas Nasional | Surat Sakti berupa rekomendasi yang dikeluarkan Plt Sekertaris Daerah Halmahera Selatan, Maslan Hi Hasan ke Bank BPD Cabang Labuha berpotensi menciptakan temuan penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2021.
Pasalnya, surat sakti berupa rekomendasi Sekda Halsel yang menginstruksikan pihak Bank BPD Cabang Labuha untuk menahan proses pencairan Dana Desa membuat sejumlah Karateker Kepala Desa terpaksa membayar hutang masa lalu milik mantan Kepala Desa.
Sementara kebijakan membayar hutang mantan kepala desa tersebut berdampak pada hilangnya Item kegiatan pembangunan pada sejumlah desa di Tahun 2021.
Kepada Kompas Nasional, Karateker Kepala Desa Koititi, Rauf Umar mengatakan, di tahun 2019 mantan Kepala Desa Koititi Musli Marasabesy melakukan pengadaan lampu jalan sebanyak 6 unit dengan total pagu anggaran sebesar 150 Juta, namun Musli baru melakukan pembayaran sebesar 60 Juta.
Sehingga sisa hutang pembayaran lampu jalan sebesar 90 Juta tersebut, kata Rauf, Sekda Halsel memerintahkan untuk melunasi menggunakan pagu anggaran Dana Desa Tahun 2021.
“Lewat Instruksi Sekda, kami terpaksa membayar hutang mantan Kepala Desa di Tahun 2019 menggunakan pagu Dana Desa 2021 sebesar 40 Juta,”ungkap Karateker Kepala Desa Koititi, Rauf Umar melalui sambungan Handphone, Senin (11/10/2021)
Ia juga mengatakan, kebijakan Sekda ini tentunya berdampak pada hilangnya sebagian Item kegiatan dalam perencanaan pembangunan di desa.
“Sudah pasti penggunaan anggaran Dana Desa sudah tidak sesuai 1 Tahun pagu anggaran. Saya kalau tau bagini tidak akan mau jabat Karateker Kepala Desa,”tutur Rauf.
Bahkan bukan hanya Desa Koititi, sambungnya, himbauan ini berlaku di sejumlah desa yang di jabat Karateker.
“Iya rekomendasi ini berlaku di sejumlah Desa yang mantan Kepala Desa nya bermasalah,” ungkap Rauf.
Terpisah, Sekertaris Daerah, Maslan Hi Hasan saat dikonfirmasi membenarkan surat rekomendasi tersebut, namun dirinya meminta agar persoalan ini ditanyakan langsung ke Sekertaris DPMD Halsel.
“Iya saya hanya buat rekomendasi, tapi masalah anggaran dan lain-lain nanti tanyakan ke Sekertaris Dinas PMD Faris Hi Madan,” tuturnya.
Selain itu, Maslan juga melimpahkan persoalan tersebut ke staf ahli Bupati untuk di dikonfirmasi.
“Terkait masalah ini nanti wawancara langsung ke Yunus Najar juga selaku staf ahli. Saya tidak bisa berkomentar karena takut salah itu saja,”tandas Maslan. (FIK)
