Home / Nasional

Selasa, 16 Februari 2021 - 15:43 WIB

Panglima TNI: Ada Permasalahan Bangsa yang Harus Dituntaskan TNI dan Polri

Viewer: 460
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 53 Detik

Kompasnasional l Soliditas dan sinergi TNI-Polri telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan. Terlebih, sampai dengan saat ini peningkatan sinergi juga ditandai dengan menurunnya angka gesekan antara personel TNI dan Polri.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di hadapan peserta Rapim TNI-Polri tahun 2021, baik yang dilaksanakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat maupun secara virtual di berbagai wilayah Indonesia, Senin (15/2/2021).

Menurut Panglima, antara TNI dengan Kepolisian merupakan saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama. Perjalanan sejarah TNI-Polri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan dan sejarah perjuangan bangsa.

“Saat ini TNI dan Polri menjadi dua institusi penting yang memiliki tugas spesifik sebagaimana ditetapkan undang-undang,” ucap Panglima TNI.

Menurutnya, terdapat blurring boundaries atau irisan dalam melaksanakan tugas antara TNI dan Polri, terutama dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Baca Juga  Warga Kecewa Polisi Larang Takbir Keliling

“Hal yang menjadi penting disini, bahwa kita harus sepakat untuk tidak menyebutnya sebagai wilayah abu-abu atau grey area,” ucapnya.

Panglima TNI mengatakan, wilayah tersebut harus dipandang sebagai keterkaitan yang erat antara medan tugas TNI dan Polri atau yang sering diungkapkan sebagai wilayah sinergisitas. Persepsi ini mau tidak mau harus menjadi semakin kuat mengingat berkembangnya spektrum tantangan yang telah menjadi sedemikian kompleks dan menuntut penanganan yang bersifat komprehensif serta lintas sektoral.

“Kita bisa melihat kembali bagaimana sinergi TNI-Polri dalam penanggulangan bencana alam, pengamanan Pilkada Serentak dan pendisiplinan protokol kesehatan sejak adanya pandemi Covid-19,” ujarnya.

Panglima TNI menyampaikan, saat ini pemerintah telah menetapkan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Hal ini tentu saja hanya bisa dilakukan dengan memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.

Baca Juga  Kejari Unit Pangkalan Brandan Diduga Jadi ‘Sarang Kasus’

“Saat ini, pemerintah memfokuskan upaya penanganan Covid-19 dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Jawa dan Bali berbasis komunitas terkecil di RT-RW bersamaan dengan program vaksinasi nasional. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi kunci untuk memutus rantai penularan Covid-19 agar dapat menurunkan angka kasus dan melandaikan kurva,” katanya.

Dijelaskan, sebagai implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, TNI telah menyiapkan beberapa strategi untuk memantapkan sinergi TNI-Polri untuk mendukung pencapaian target pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yaitu melalui strategi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.
(BS/Red)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Sambil Punguti Sampah, Massa Aksi Bela Palestina Tinggalkan Monas

Arsip

Bank Banten rombak susunan direksi dan komisaris

Arsip

Risma Dinilai Calon Pemimpin Yang Paling Tepat Gantikan Ahok Di DKI

Arsip

Bank BNI dipercaya Polri layani samsat online secara nasional
Ket;Foto// Dari kiri ke Kanan, Sekjen DPD SBSI 92 Sumut Darmawan yusuf, SH, SE, M.Pd, MH, CTLA, Kadisnaker sumut Harianto Butar Butar, Raijon Kasi Syaker Disnakersu, Willy Agus Utomo F SPMI Sumut, Dan Paling kanan baju putih Kabid PHI Maruli Silitongga

Headline News

May Day SBSI 92 Darmawan Yusuf Mendukung Gubernur Sumut Untuk Menekan Penyebaran Covid 19 Tak Turun Demo ke Jalan

Nasional

Penentuan Fatwa Halal MUI untuk Vaksin Covid-19 Pukul 14.00 WIB, 8 Januari 2021

Berita

Mentri Pertanian Ikut dalam Panen Perdana Bawang Putih di Banyuwangi

Arsip

Rapim DPR Bahas Penolakan Jokowi Bertemu Pansus Angket KPK