1
0
HALSEL – KOMPAS NASIONAL | DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendapat autensi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020.
“KPK memberikan atensi khusus terhadap kepatuhan ketepatan DPRD Halsel disampaikan lewat grup via watshapp UPL dan KPK,” Ujar Sekertaris DPRD Halsel, Hj Johra Damu, Rabu (13/01/2021)
Lanjut Johra, bahwa KPK telah mengeluarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khususnya lembaga DPRD Halsel. “LHKPN 30 anggota DPRD Halsel dengan tingkat kepatuhan dan ketepatan sudah 100 persen dalam proses penginputan online disitus resmi KPK https://elhkpn.kpk.go.id.
Selain itu, kata Johra, untuk laporan yang disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjadi pejabat Negara baik lembaga eksekutif maupun legislatif, juga berlaku pada pejabat pemerintah yakni jabatan eselon II termasuk bendahara di tiap OPD.
Sebab tujuan pembuatan LHKPN, Kata Sekwan DPRD Halsel adalah bagian dari kewenangan yang dimiliki KPK untuk melaksanakan langkah-langkah transparansi dan pencegahan pelaksanaan tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.
“Karena ini merupakan kepatuhan DPRD Halsel dalam merespon dan menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi,” Kata Johra
Untuk itu, Kata Johra, bahawa KPK telah menjadwalkan LHKPN itu sebelum pertanggal 31 maret 2021 sudah melakukan penginputan laporan Harta kekayaan pimpinan dan anggota DPRD.
“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala dalam komunikasi dengan admin LHKPN DPRD Halsel yang juga selaku Kasubbag protokoler, Asriadi A. Said dalam penyerahan berkas-berkas harta kekayaan mereka untuk diinput,” Ujar Johra
Sehingga, Lanjut Johra, sebelum batas waktu pertanggal 31 Maret sudah selesai dari Tanggal 12 januari 2021 kemarin, sebab penyampaian LHKPN periodik secara online mulai dari tanggal 1 januari – 31 maret 2021, dan disampaikan lewat situs resmi https://elhkpn.kpk.go.id.
Diketahui, KPK memberikan atensi khusus terhadap kepatuhan ketepatan DPRD Halsel disampaikan lewat grup via watshapp UPL dan KPK “Selamat dan terima kasih atas kepatuhan penyampaian LHKPN untuk tahun pelaporan 2020 kepada DPRD Halsel yang telah mencapai laporan 100 persen, saya juga menyampaikan terima kasih Kasubag Protokoler (Asriadi Said) yang sudah berkoordinasi dan bekerja keras atas pencapaian ini. Semoga dengan pencapaian kepatuhan DPRD Halsel ini dapat memotifasi DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara agar melaporkan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021.” Chat Grub Whatsap
(FIK)
