0
0
KompasNasional.com, JAKARTA – Program DP Rp 0 merupakan salah satu program unggulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Program ini menjadi salah satu janji kampanye ketika Anies dan Sandiaga masih mengikuti proses Pilkada DKI 2017.
Pada laman resmi Anies-Sandi di www.jakartamajubersama.com, disebut bahwa baru 51 persen penduduk Jakarta yang memiliki hunian, baik rumah tapak maupun vertikal. Sedangkan sisanya merupakan kalangan masyarakat miskin yang belum punya hunian sendiri.
Program ini akan memberikan keringanan bagi masyarakat Jakarta yang ingin memiliki rumah. Harapannya bisa menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah.
“Ini kan salah satu mekanisme pembiayaan, jadi suplai rumahnya sudah banyak dibangun, yang belum mekanisme pembiayaannya,” kata Anies pada 12 Juni 2017 lalu.
Berikut perjalanan Anies-Sandi mewujudkan janji membangun hunian dengan DP 0 rupiah.
1. Sempat diragukan
Saat program itu mulai diperkenalkan ke masyarakat, beberapa pihak meragukan hal itu. Gubernur BI Agus DW Martowardojo pernah mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Dalam aturan tersebut, diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti.
“Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan),” ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.
Agus menyatakan, sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Sebab, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas.
Sementara itu, sejumlah pengembang properti menilai uang muka nol persen bisa saja dilaksanakan asalkan ada bantuan (subsidi) sangat besar.
Anies sempat membantah hal itu. Menurut Anies, program yang ia tawarkan ini tidak menyalahi aturan.
“Ada pasalnya di situ, Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016. Nanti Anda lihat di pasal 17,” kata Anies.
Pasal itu berbunyi, “Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan, bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.”
2. Tipe rumah dan gaji minimal
Pada awal kemunculan program ini, sempat juga muncul perdebatan mengenai tipe rumah. Anies pernah mengatakan rumah tanpa DP yang dijanjikannya adalah rumah seharga Rp 350 juta.
“Di Jakarta, rumah dengan harga Rp 350 juta banyak. Bukan cuma di pinggir,” kata Anies.
Pernyataan Anies ini sempat diragukan kembali. Pasalnya banyak yang ragu bahwa masih ada rumah seharga Rp 350 juta di Jakarta. Lawan Anies-Sandi dalam pilkada yaitu Basuki-Djarot meragukan ide rumah tanpa DP itu.
Awalnya, program ini hanya membahas skema pembiayaan saja. Dalam perkembangannya, Anies-Sandi menggambarkan seolah pemerintah akan ikut andil dalam pembangunan rumahnya.
Sandiaga pernah mengatakan wujud rumah DP Rp 0 mirip dengan rumah susun karena masalah ketersediaan lahan di Jakarta.
[KC/TR]
