0
0
Kompasnasional | Muslim di seluruh Afrika Selatan (Afsel) berupaya melawan keputusan Menteri Dalam Negeri Afsel Aaron Motsoaledi yang menyatakan departemennya tidak bisa secara hukum mengakui pernikahan Muslim.
Kontroversi terjadi setelah Motsoaledi mengatakan, sertifikat kematian tidak dapat menunjukkan almarhum yang bersangkutan telah menikah. Pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum Afsel.
Sejak 1994, di bawah pemerintahan Kongres Nasional Afrika, Afsel hanya mengakui pernikahan adat Afrika. Pernikahan agama, termasuk pernikahan Muslim, dianggap tidak sah.
“Sebuah pernikahan yang dilakukan dalam hal tata cara Muslim sejauh ini tidak diakui di Afrika Selatan,” kata Motsoaledi, menjawab pertanyaan parlemen tertulis oleh pemimpin partai Al Jama-ah, Ganief Hendricks, dilansir di VOA News, Jumat (12/6).
“Departemen tidak akan memiliki wewenang menunjukkan bahwa seseorang menikah dalam akta kematian, padahal tidak demikian halnya dalam hal hukum,” kata Motsoaledi.
Adapun Hendricks mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengakui pernikahan Muslim. Hendricks termotivasi oleh kematian Muslim karena Covid-19.
“Ketika seorang pria Muslim meninggal karena Covid-19, maka semua janda yang telah menikah selama 40 tahun, mendapatkan sertifikat kematian yang menyatakan ‘tidak pernah menikah’,” kata Hendricks.
Hal itu telah mengejutkan begitu banyak wanita Muslim. Hingga saat ini tidak ada angka resmi tentang berapa banyak Muslim Afsel meninggal karena Covid-19. Menurut peneliti Universitas Johns Hopkins, secara keseluruhan, Afrika Selatan telah melaporkan lebih dari 58.500 kasus, dan 1.210 kematian pada Kamis (11/6).
Penolakan pemerintah untuk mengakui pernikahan Muslim telah berdampak signifikan pada perempuan dan anak-anak. “Wanita Muslim memiliki hak bermartabat. Ketika anak-anak mereka lahir, anak-anak itu tidak sah jika mereka tidak menikah. Jika pasangan mereka meninggal, sertifikat kematian mereka mengatakan ‘tidak pernah menikah’. Jadi, martabat mereka dirugikan dari buaian sampai ke liang kubur. Itu tidak bisa diterima di Afrika Selatan yang demokratis,” kata Hendricks.
Pusat Hukum Wanita di Afrika Selatan telah berjuang mengubah status pernikahan Muslim. “Pengadilan tidak mengakui pernikahan mereka sehingga mereka dikenakan proses informal dan tidak ilegal apa pun yang dilakukan dalam hal agama untuk menangani pembagian harta dalam kasus perceraian,” kata seorang pengacara di Pusat Hukum Wanita di Afrika Selatan, Charlene May.
Pada 2018, Pusat Hukum Wanita di Afsel memenangkan kasus di Pengadilan Tinggi Western Cape, yang memutuskan pemerintah harus melegalkan pernikahan Muslim dalam dua tahun. Negara menentang putusan tersebut, dan Mahkamah Agung akan meninjau kembali kasus tersebut.
Menurut May, pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan intervensi. “Jika wanita tidak dapat mengakses hak seperti wanita lain dalam pernikahan yang diakui secara hukum dapat mengakses, maka itu adalah bentuk diskriminasi. Dan kemudian negara memang memiliki kewajiban dan kewajiban untuk masuk ke ruang yang telah dibuat, dan negara memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang,” ujar May.
Departemen Dalam Negeri sedang mengerjakan RUU pernikahan omnibus. Akan tetapi pemimpin partai, Hendricks, khawatir itu bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun.
“Kami tidak bisa menunggu empat tahun untuk melakukan partisipasi publik, penyusunan. Yang kami inginkan dalam tindakan itu adalah pernikahan Muslim adalah pernikahan yang sah seperti pernikahan gay,” kata Hendricks.(R/Red)
