0
0
KompasNasioanal.com, Jakarta || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka. Kali ini, teman dekat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“KPK menemukan dugaan ME melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.
Dalam putusan itu, Muchtar menerima titipan uang untuk Akil Mochtar senilai Rp10 miliar dan USD500 ribu dari Budi Antoni dan Suzanna terkait sengketa Pilkada Empat Lawang di MK. Sementara dari Romi Herton dan Masitoh, Muchtar diduga telah menerima titipan uang sebesar total Rp20 miliar secara bertahap terkait sengketa Pilkada Palembang di MK.
Dari total Rp35 miliar yang diterimanya ini, Muchtar diduga menyerahkan sebesar Rp17,5 miliar kepada Akil Mochtar untuk kepentingan pribadi, kemudian kepada CV Ratu Samagat sebesar Rp3,8 miliar. Sementara sisanya sebesar Rp13,5 miliar diduga dikelola Muchtar atas sepengetahuan dan persetujuan Akil Mochtar untuk membeli sejumlah aset.
“Tersangka ME diduga telah membelanjakan sejumlah Rp13,5 miliar tersebut berupa tanah dan bangunan, puluhan kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua yang diatasnamakan orang lain,” ucap Basaria.
Atas perbuatannya, Muchtar disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Muchtar Effendi disebut sebagai gatekeeper dalam kasus pencucian uang yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Terlebih, Muchtar Effendi merupakan orang dekat Akil Mochtar.
Tak hanya itu, KPK pernah menyita 25 mobil yang berkaitan dengan Muchtar Effendi. Dia diduga sebagai perantara suap untuk Akil Mochtar dan berperan aktif menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Sampai akhirnya, KPK menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi Maret 2017. Muchtar Effendi diduga bersama-sama Akil Mochtar menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada.(Metrotvnews/TR)
