0
0
kompasnasional.com – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang awal tahun 2017 memberikan kenderaan mobil merk “Ertiga” sebagai alat transport kepada 36 orang anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, namun di penghujung tahun 2017 ini mobil-mobil tersebut akanditarik dan digantikan dengan pemberian dana transport sebesar Rp12 juta per bulan.
Pemberian “pinjaman” mobil kepada 36 orang anggota DPRD Deli Serdang ini, menjadi bahan pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, sebab Pemkab Deli Serdang mengambil kebijakan itu tanpa dasar hukum atau tanpa ada “Payung Hukumnya” hanya berdasarkan Peraturan Bupati (Perrbub) semata.
Padahal perbuatan tersebut terangan-terangan “Menabrak” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 30 Mei 2017 lalu.
Isi peraturan Pemerintah itu, tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 sebagai penjelasan dari Pasal 9 ayat 2 dan 3 dimana pada ayat 3 disebutkan anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah dan tunjangan transportasi bukan berbentuk kenderaan/mobil.
Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang Drs H Rahmad, yang dihubungi Persia, Jum”at (22/9/2017) pagi mengatakan, Pemkab Deli Serdang memberikan “pinjaman” mobil kepada 36 orang anggota Dewan itu memakai “Payung Hukum” Peraturan Bupati (Perbup), sebab menurutnya banyak daerah menggunakan itu.
Ditanya, kenapa Sekretariat Pemkab Deli Serdang memberi berikan pinjaman mobil kepada anggota Dewan, bukan Sekretaris DPRD. Pasalnya, Sekwan memiliki wewenang dan tanggungjawab membuat kebijakan dan mengelola keuangan pada kantor DPRD, bukan kesekretariatan, namun Rahmad berkilah.
“Itu gaweannya Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang H Asrin Naim, maka dialah yang lebih berhak menjawabnya,” pungkasnya.
Rahmad menambahkan, pinjaman mobil itu akan ditarik Pemkab Deli Serdang dan akan digantikan dengan pemberian dana transport yang draf usulannya sebesar Rp12 juta per bulan.
“Dan apakah kepastiannya sebesar itu, menunggu hasil putusan sidang akhir P-APBD Deli Serdang 2017 pada sidang paripurna DPRD Deli Serdang,Jum’at (22/9/2017) siang,” tandasnya (Sit)
