0
0
Menteri Sekretaris Negara era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi mengaku memiliki salinan dokumen hasil laporan tim pencari fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Sementara dokumen asli hasil temuan TPF atas kematian Munir raib.
Sudi mengatakan, salinan dokumen tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dengan salinan dokumen itu akan diserahkan ke Presiden Jokowi hingga kini keberadaan dokumen asli hasil temuan TPF kematian Munir masih misteri.
Praktisi hukum, Todung Mulya Lubis mengatakan, kendati dokumen itu dinyatakan hilang, Todung menegaskan, bola panas ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diyakini bisa mengeluarkan instruksi agar dokumen itu segara ditemukan.
“Saya kira kini bolanya ada di Presiden Jokowi. Apakah polanya mau membentuk tim baru, atau memang sudah menyerahkan hasil temuan TPF ke jaksa agung, Itu bolanya ada di presiden,” kata Todung di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (26/10).
Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap, pencarian dokumen tersebut tidak menjadi momentum untuk menyalahkan orang lain.
“Penelusuran Jaksa Agung tentunya diharapkan ini menjadi terang, menjadi jelas tanpa harus menyalahkan siapapun. Kita sudah tahu pada posisi yang sebenarnya,” ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10).
Pramono menuturkan, pada dasarnya salinan dokumen hasil investigasi TPF Munir bisa diakses oleh publik melalui internet. Bahkan, mantan anggota tim TPF juga masih bisa ditemui dan dimintai keterangan terkait dokumen itu.
“Sehingga dengan demikian mungkin secara formal bisa direkonstruksi kembali untuk mendapatkan hal itu, yang penting kan itu menjadi dokumen yang sah,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini.
Terkait kemungkinan Presiden Jokowi akan memanggil mantan anggota tim TPF untuk dimintai keterangan soal keberadaan dokumen asli itu, Pramono enggan berspekulasi. Menurut dia, Jokowi sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung untuk mencari dokumen asli hasil investigasi TPF Munir.
“Jaksa Agung ditugaskan untuk itu, tentunya presiden menunggu laporan secara resmi dari Jaksa Agung,” jelasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, meski dokumen hasil investigasi bisa ditemukan melalui mantan tim TPF Munir, mereka tidak memiliki kapasitas untuk menyerahkan kembali lantaran dokumen tersebut sudah pernah diserahkan secara formal kepada pemerintah era SBY pada 2015 lalu.
“Yang pasti kan mereka tidak punya kapasitas untuk serahkan dokumen. Dan mereka juga di antaranya mengatakan tidak menyimpan. TPF sendiri kan sudah dibubarkan, makanya kita perlu waktu lah (untuk menemui SBY),” ucapnya (mdk|dwk)
