0
0
Jakarta, Kompasnasional.Com. -Panja Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Panja mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dengan Dirjen Perkebunan, Kementan RI & Dirut BPDPKS terkait permasalahan mengenai pengelolaan sawit rakyat untuk mendapat masukan terhadap program pengembangan sawit rakyat, Selasa 12 April 2022 di Ruang KK IV Komplek Senayan Jakarta.
BPDPKS menyampaikan bahwa sepanjang
awal berdirinya tahun 2015 – 2021 BPDPKS sudah menghimpun dana sebesar Rp 137,283 Triliun yang
kemudian di salurkan melalui program sebagai berikut, sebanyak Rp 110,05 Triliun (80,16 persen)
untuk subsidi biodiesel 2015-2021, sebesar Rp 6,59 triliun (4,8 persen) untuk program Peremajaan
Sawit Rakyat (PSR) 2015-2021, sebesar Rp 389,3 miliar untuk program penelitian dan pengembangan
2015-2021, sebesar Rp 199,01 miliar untuk program pengembangan SDM 2015-2021, sebesar Rp 21,1
Miliar untuk program Sarana dan Prasarana 2021 dan sebesar Rp 318,5 miliar untuk program promosi,
advokasi dan kemitraan sawit.
Perkebunan kelapa sawit rakyat dengan luas lahan 6.8 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total perekebunan kelapa sawit nasional yang
berjumlah 16,3 juta hektar; memiliki peranan yang strategis dalam keberlanjutan
industri kelapa sawit nasional.
Sebagai salah satu Anggota Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat, Yessy Melania, S.E Legislator Dapil KalBar II Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa catatan terkait persoalan yang dialami petani sawit rakyat.
Srikandi NasDem itu menyampaikan bahwa dirinya sering menerima aspirasi saat turun ke daerah pemilihan dari pekebun atau petani sawit rakyat.
Yessy menyampaikan pertama, terkait keterwakilan dalam komite pengarah. “Keterlibatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat penting ada. Karena selama ini permasalahan terkait legalitas lahan, tumpang tindih lahan dan masuknya lahan sawit dalam kawasan hutan perlu diberikan solusi dan penyelesaian. Saya kira kehadiran Menteri KLHK dalam Dewan Pengarah atau Komite Pengarah menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan lahan.” Ungkap Perempuan Dayak itu.
Kedua, Yessy menyampaikan “Penguatan Dana Peremajaan Sawit Rakyat banyak Diteriakan dan dibutuhkan dilapangan. Sebab dana sekarang 30jt/ha sangat jauh dari harapan dan belum cukup memenuhi kebutuhan petani sawit.
Dirinya mengungkapkan layaknya besaran Dana PSR minimal 50-60 jt/ha bagi keberlanjutan dan kesejahteraan petani sawit bahkan keberhasilan peremajaan sawit rakyat dilapangan.
” Yessy meminta Dirjen Perkebunan dan Dirut BPDPKS merasionalisasi anggaran PSR tersebut segera. Yessy juga meminta keterwakilan Asosiasi dan Perkumpulan petani sawit rakyat mendapat prioritas untuk menjadi narasumber utama dalam rapat bersama komite pengarah dalam membahas alokasi anggaran. Selama ini 5 narasumber utama banyak diisi oleh pengusaha kaya, cobalah kedepan para asosiasi atau perkumpulan petani sawit diprioritaskan terlibat 2-3 orang untuk mewakili aspirasi petani sawit rakyat dan pekebun kecil dari daerah.
Terakhir, wakil rakyat dari Dapil KalBar II itu mendorong proporsi atau alokasi anggaran dana BPDPKS difokuskan untuk Petani Sawit Rakyat. Karena menurutnya melihat dari data alokasi anggaran BPDPKS yang sudah berjalan hampir 80% untuk subsidi biodisel alokasi untuk pengusaha yang sudah kaya. 20% saja anggaran BPDPKS yang digunakan atau dikembalikan untuk kepentingan petani sawit rakyat. Tentu tidak adil itu, Yessy meminta kedepan diubah alokasinya. Harusnya 40-50% dana BPDPKS untuk Petani Sawit Rakyat karena 41% lahan pertanian kelapa sawit dari petani sawit rakyat secara nasional. Ya harus dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan mereka. Yessy juga menyinggung minimnya support Dana BPDPKS bagi Perbaikan Sarana dan Prasarana di daerah, lihat saja jalan-jalan disekitar kebun sawit pada rusak dan butuh perhatian. Minta tolong diberikan perhatianlah itu. Termasuk sarana bagi petani sawit rakyat seperti alat pertanian, angkutan, dll. “Dana Promosi, Edukasi, dan Bimtek itu juga perlu ditingkatkan guna keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan Sawit Rakyat.”
Yessy percaya jika alokasi dana BPDPKS baik dan berpihak pada petani sawit rakyat dan pekebun lokal. Program Peremajaan Sawit rakyat dapat berjalan baik dilapangan dan masyarakat mendukung penuh program ini. Jadi mohon diperhatikan petani dan pekebun sawit rakyat kita. Ungkap Yessy Mengakhiri masukan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat panja pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat.
(Abd. Rahman /Y.Totom)
