0
0
Kompas Nasional l PEMATANGSIANTAR-Untuk mendukung pembelajaran yang tidak tertampung dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wali murid beserta Komite Sekolah SMA, SMK Negeri se Cabang Dinas (Cabdis) Siantar sepakat seragamkan pengadaan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Hal tersebut sesuai surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Nomor : 421.3/0257/cabdis siantar/II/2022. Tentang penyeragaman pengadaan dana pendidikan atau SPP.
Adapun besaran dana SPP hasil kesepakatan untuk SMA Negeri di Kota Pematangsiantar sebesar Rp.70.000,./Bulan, SMA Negeri di Kabupaten Simalungun Rp.50.000/Bulan dan untuk SMK Negeri Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun sebesar Rp.75.000/Bulan.
Terkait dengan hal tersebut Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Siantar James Andohar Siahaan saat di konfirmasi membenarkan atas penyeragaman pengadaan dana SPP tersebut.
“SPP tu memang resmi. Jadi, seluruh cabang dinas siantar menerapkan itu karena di sumatera utara memang hanya cabang dinas siantar yang tidak menerapkan SPP.”kata James, Jumat,(11/03/22).
Juga kata James, bahwa intinya SPP itu diberlakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang tidak tertampung dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular. karena apa yang tertampung di dana BOS tidak boleh digunakan didana SPP pada sumber dananya.
“memang sebelumya ada bantuan operasional pendidikan (BOP). BOP itukan subsidi tentang pengganti SPP atau uang sekolah. Jadi ada regulasi yang mengatur tentang hal ini di Permendikbud nomor 48 tahun 2021 itu menyangkut sumber pendanaan di pendidikan ada empat yaitu Dana BOS, BOP, SPP, dan dana Komite”.ujar James.
James juga menegaskan, bahwa semua itu untuk kebutuhan peserta didik khususnya di pilihan ekstrakurikuler, pembayaran guru honor itu tidak boleh menggunakan dari dana BOS. Sehingga tidak bisa terlaksana, hingga sekolah tidak maju atau tidak berkembang karena sumber pendanaan tidak ada.
“Sehingga secara keseragaman di semua sekolah negeri di kabupaten simalungun dan kota pematangsiantar itu hasil rumusan bersama dan rapat pembahasan tentang permendikbud nomor 48 tahun 2021. Dan juga melihat seluruh cabang dinas di Sumatera Utara hanya Cabdis Siantar yang tidak melakukannya, makanya kita sepakati untuk mendukung dana tambahan, dengan pengadaan SPP itu kita berlakukan”.jelasnya.
Juga untuk memberlakukan hal tersebut, kata James semua memakai mekanisme. Kepala sekolah terlebih dahulu melakukan tahap pertama membuat kesepakatan dengan mengundang orang tua atau wali murid untuk hadir dalam pembahasan tersebut dengan komite sekolah.
“Saya melihat secara keseluruhan, semua sekolah – sekolah sudah melaksanakan itu sejak dua minggu lalu. Artinya kita senang bahkan ada orang tua termasuk mampu mengatakan bahwa itu terlalu kecil. tetapi untuk penyeragaman kita sepakati hanya di Rp. 70.000 ribu saja untuk SMA negeri di kota Pematangsiantar”.ujar James.
Tetapi terkecuali bagi anak didik yang tidak mampu. Jadi ada pengecualian SPP ini tidak diberlakukan pada siswa yang miskin atau tak mampu.
“Jadi siswa miskin itukan sudah ada datanya di setiap sekolah. Termasuk murid yang menerima program indonesia pintar (PIP), informasi dari statistik, kemudian ditambah siswa miskin yang diajukan kepala sekolah. Artinya mungkin ada siswa yang tak mampu terlewatkan pendataannya”.jelas James.
Jadi kata James hal itu adalah subsidi silang. Bisa dibilang balancing. Dimana orang tua yang mampu itu membantu anak – anak yang kurang mampu. “Karena kita kan bukan sebagai ahli yang menentukan orang tua mana yang mampu. Kita hanya mengikuti data yang ada di pemerintah”.
“Salah satu sekolah yakni SMA Negeri 4 saya datang menghadiri langsung rapat tentang SPP bersama para orang tua murid dan komite sekolah mengajukan Rp. 120 ribu. saya jawab itu tidak bisa. Saya tidak ingin ada pembanding. Kita mau ada keseragaman. Pokoknya seluruh sekolah harus sama”.kata James dengan tegas.
Toni Tambunan.
