0
0
Puluhan pejabat di Filipina menyerahkan diri setelah Presiden Rodrigo Duterte secara terbuka mengaitkan mereka dengan perdagangan narkoba.
Pada Selasa (8/8/2016), BBC melaporkan, pihak-pihak yang telah menyerahkan diri di antaranya adalah sejumlah wali kota dan komandan polisi.
Sementara itu, sebagian lagi dari pejabat yang namanya telah dipublikasikan karena diduga terlibat narkoba telah menyampaikan protes dan menyatakan diri mereka tidak bersalah.
Beberapa lainnya mempertanyakan keputusan Presiden yang menyebutkan nama dan mempermalukan orang-orang yang diduga bersalah sebelum menyampaikan bukti pendukung.
Hari sebelumnya, Associated Press, melaporkan, Duterte memublikasikan 150 nama hakim, wali kota, anggota parlemen, polisi, dan tentara yang terlibat perdagangan narkoba di negeri itu.
Duterte kemudian memerintahkan orang-orang yang disebutnya itu untuk menyerahkan diri atau menerima konsekuensinya.
Presiden Duterte juga menonaktifkan para personel kepolisian dan militer yang terlibat perdagangan narkoba dari jabatannya dan meminta senjata orang-orang itu dicabut.
Semua jenis pengawalan terhadap para pejabat negara yang terindikasi terlibat dalam perdagangan narkoba pun telah ditarik dari mereka.
Meski Duterte telah menegaskan, kepala badan peradilan Filipina memerintahkan para hakim di dalam daftar tersebut untuk tidak menyerahkan diri, kecuali diberikan surat perintah penangkapan.
Saat kampanye kepresidenannya, Duterte berjanji akan menegakkan ketertiban umum dan keamanan, termasuk memberantas peredaran narkoba.
Duterte mengatakan, dia akan menerapkan kebijakan tembak di tempat bagi tersangka penjahat yang melawan atau menolak untuk ditangkap.
Kongres juga telah didesak Duterte agar memberikan persetujuan untuk penerapan kembali hukuman mati dengan cara digantung (kmp|dwk)
